Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyebut perkara sengketa tanah di Makassar yang membuat Jusuf Kalla (JK) telah dieksekusi pengadilan. Pengadilan mengeksekusi lahan itu tanpa melalui tahapan constatering atau pemeriksaan lapangan terlebih dahulu.
Dia mengungkapkan bahwa eksekusi tersebut dilakukan secara tiba-tiba tanpa prosedur yang semestinya.
“Tiba-tiba dieksekusi dan proses eksekusinya itu belum melalui proses constatering,” kata Nusron dikutip Sabtu (15/11/2025).
Atas kejadian itu, Kementerian ATR/BPN mengirim surat resmi kepada Pengadilan Negeri Makassar. Surat tersebut berisi permintaan klarifikasi terkait alasan eksekusi dilakukan tanpa melalui proses constatering.
Diketahui sengketa tanah tersebut membuat Jusuf Kalla (JK) protes dan marah. Adapun lahan yang disengketakan melibatkan PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) serta beberapa pihak lainnya.
Nusron menegaskan bahwa sengketa di atas lahan tersebut melibatkan tiga pihak sekaligus. Selain PT GMTD, terdapat gugatan yang diajukan Mulyono ke PTUN serta sertifikat hak guna bangunan (HGB) atas nama PT Hadji Kalla yang juga berada di atas lahan yang sama.
Sebelumnya, JK diketahui meninjau langsung tanah miliknya yang luasnya mencapai 16,4 hektare di Jalan Metro Tanjung, Kecamatan Tamalate, Makassar. Lahan tersebut kini menjadi objek sengketa yang diduga telah dikuasai oleh pihak lain.
JK menyatakan bahwa dirinya adalah pemilik sah tanah tersebut dan menuduh telah terjadi upaya perampasan oleh mafia tanah. Ia menegaskan bahwa tinjauannya ke lokasi dilakukan untuk memastikan langsung kondisi lahan yang menjadi miliknya.
(fsd/fsd)
