Jakarta, CNBC Indonesia – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan redenominasi memerlukan proses dan waktu yang cukup panjang. Hal ini diungkapkannya dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, Jakarta, kemarin (17/11/2025).
Menurutnya, waktu yang diperlukan yakni lima sampai dengan enam tahun, bila landasan hukumnya telah selesai dibentuk pemerintah dan DPR, melalui penerbitan Undang-undang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi).
“Itu prosesnya harus paralel, itu perlu kurang lebih lima sampai enam tahun dari sejak UU selesai,” tegas Perry.
Dia menegaskan bank sentral bisa melakukan proses redenominasi atau penyederhanaan digit mata uang rupiah, seperti Rp 1.000 menjadi Rp 1, jika sudah ada UU-nya.
Selain undang-undang, redenominasi memerlukan transparansi harga serta sosialisasi kepada masyarakat. Ini menjadi salah satu poin penting.
“Jadi redenominasi tahapannya panjang. Satu, kedudukan hukumnya perlu ada UU Redenominasi. Kedua, itu harus ada peraturan mengenai transparansi harga, seperti dari dulu kan sudah pernah, kalau kita ke daerah ada kopi satu gelas Rp 25.000, ada 25 ribu kosongnya kecil, ada yang 25 K, tapi ini kan belum semuanya. Jadi transparansi harga itu menjadi sangat penting,” katanya.
Setelah itu, BI juga harus melakukan persiapan desain dan pencetakan uang barunya, dan keempat ialah terkait dengan masa pemberlakuannya yang secara paralel dilakukan dengan pemerintah setelah landasan hukumnya sudah jelas.
Kemudian, tahapan selanjutnya adalah masa transisi ketika uang lama dan uang baru beredar bersama.
“Keempat, harus bagaimana uang lama sama uang baru itu harus berjalan beriringan dengan sama-sama. Bisa beli kopi pakai uang lama, bisa pakai uang baru, harganya sama,” ujar Perry.
(haa/haa)
Next Article
MK Tolak Gugatan UU Mata Uang, Rencana Ubah Rp1.000 Jadi Rp1 Kandas?
