Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah tengah menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait demutualisasi bursa efek sebagai bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Ketentuan dalam RPP ini akan mengatur perubahan struktur kelembagaan BEI, dari bursa efek yang hanya dimiliki oleh anggota bursa atau struktur mutual, menjadi perseroan yang juga dapat dimiliki oleh pihak luas.
Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan Masyita Crystallin mengatakan, kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk mengurangi potensi benturan kepentingan, memperkuat tata kelola, meningkatkan profesionalisme, dan mendorong daya saing global pasar modal Indonesia
“Demutualisasi akan membuka kepemilikan BEI bagi pihak selain perusahaan efek dengan memisahkan keanggotaan dan kepemilikan,” ujar Masyita dikutip dari siaran pers, Senin (24/11/2025).
Masyita menjelaskan, kebijakan demutualisasi bursa efek bukan hal baru dalam pengembangan pasar modal global. Negara seperti Singapura, Malaysia, dan India, kata dia sudah lebih dulu melakukan kebijakan itu.
Menurutnya, transformasi ini memungkinkan tata kelola bursa menjadi lebih profesional dan lincah dalam merespons dinamika sistem keuangan global.
Struktur demutualisasi ia sebut akan mendorong inovasi produk dan layanan, mulai dari pengembangan instrumen derivatif, Exchange-Traded Fund (ETF), hingga instrumen pembiayaan infrastruktur dan transisi energi, sehingga pada akhirnya meningkatkan kedalaman dan likuiditas pasar
“Melalui demutualisasi, kami ingin memastikan tata kelola BEI sejalan dengan praktik terbaik internasional, sekaligus tetap menjaga kepentingan publik dan integritas pasar,” ucap Masyita.
Untuk merealisasikan kebijakan demutualisasi bursa efek pemerintah akan turut melakukan pengembangan pasar modal dari sisi penawaran (supply side) maupun sisi permintaan (demand side).
Masyita menjelaskan. Dari sisi penawaran, salah satu tantangan yang dihadapi adalah rendahnya free float yang menghambat geliat aktivitas perdagangan dan menyebabkan harga saham kurang sepenuhnya mencerminkan kondisi pasar.
Karena itu, Masyita menekankan, dengan likuiditas pasar modal Indonesia yang masih tertinggal dibandingkan negara peers, peningkatan free float menjadi salah satu kebijakan penting yang perlu berjalan beriringan dengan demutualisasi.
“Kebijakan demutualisasi bursa efek perlu diiringi penguatan ekosistem, termasuk peningkatan free float, agar dampaknya terhadap kedalaman dan likuiditas pasar modal benar-benar optimal,” ucap Masyita.
Sedangkan terkait pengembangan demand side, partisipasi investor domestik, baik institusional maupun ritel akan terus ditingkatkan. Kementerian Keuangan menyiapkan kebijakan pendukung bagi investor institusional domestik, khususnya lembaga sui generis pengelola dana pensiun, antara lain kebijakan terkait mekanisme cut loss.
“Kebijakan cut loss ini nanti akan diarahkan untuk memberikan kepastian bagi pengelola dana pensiun dalam berinvestasi di pasar modal, sehingga mereka dapat berperan lebih aktif dan bertindak sebagai anchor investors yang mendorong pendalaman pasar modal,” ujar Masyita.
Strategi pengembangan pasar modal juga disusun dengan melakukan benchmark terhadap pengalaman beberapa negara, termasuk India. Dalam satu dekade terakhir, kombinasi antara penguatan tata kelola kelembagaan, peningkatan partisipasi investor domestik melalui skema Systematic Investment Plan (SIP), peningkatan jumlah dan kualitas emiten, serta peningkatan efisiensi melalui pemanfaatan teknologi ia sebut telah mengakselerasi perkembangan pasar modal India.
Dalam periode tersebut, kapitalisasi pasar modal India meningkat dari sekitar US$ 1,56 triliun atau 72,86% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2014 menjadi sekitar US$ 5,17 triliun atau 133,5% terhadap PDB pada 2024.
Ia menganggap, pengalaman India menunjukkan bahwa penguatan ekosistem, peningkatan partisipasi investor domestik, dan pemanfaatan teknologi yang mendukung inklusi merupakan kunci kesuksesan reformasi pasar modal.
Masyita memastikan, RPP demutualisasi bursa efek akan disusun secara bertahap melalui kajian teknis mendalam dan konsultasi dengan para pemangku kepentingan, termasuk regulator, self-regulatory organization (SRO) seperti BEI, pelaku industri, dan lembaga legislatif.
“Kami memastikan proses penyusunan RPP dilakukan secara cermat, transparan, dan partisipatif. Tujuannya strategis, yaitu memperkuat pasar modal sebagai sumber pembiayaan jangka panjang yang mampu mendorong transformasi ekonomi Indonesia menuju negara maju,” tegas Masyita.
(arj/mij)
