Jakarta, CNBC Indonesia- Di tengah efisiensi anggaran pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerapkan sejumlah strategi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD.
Pada tahun 2026, Pemprov Jateng akan melakukan penanganan piutang pajak melalui door to door (pintu ke pintu), razia kepatuhan, dan mempermudah akses pembayaran pajak secara digital sekaligus mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD melalui pengembangan bisnis yang prospektif.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi memastikan Pemangkasan dana transfer daerah (TKD) tidak akan mengubah program pemerintah Jawa Tengah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Pemda di 36 kabupaten/kota.
Menghadapi kondisi ini, Pemprov Jateng bersama Pemda/pemkot memperkuat koordinasi dengan penataan kembali anggaran provinsi maupun kabupaten/kota dengan memastikan layanan dasar masyarakat tidak terganggu utamanya terkait pengembangan infrastruktur dan swasembada pangan. Dimana pembangunan infrastruktur harus tepat sasaran dan memiliki dampak ke ekonomi dan peningkatan produksi pangan.
Di sisi lain Jateng menargetkan pertumbuhan sumber ekonomi baru lewat investasi dari dalam negeri maupun investor global utamanya untuk sektor padat karya. Jateng juga akan mengembangkan wilayah aglomerasi sebagai upaya memfokuskan pertumbuhan ekonomi baru.
Seperti apa strategi Jawa Tengah meningkatkan PAD sekaligus mengelola anggaran daerah? Selengkapnya saksikan Shinta Zahara dengan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi dalam Nation Hub, CNBC Indonesia (Kamis, 11/12/2025)
