Jakarta, CNBC Indonesia – Keluarga kaya China tak lagi menjadikan Singapura sebagai tujuan yang aman. Kondisi ini agak berbeda beberapa tahun lalu.
CNBC Internasional melaporkan daya tarik Singapura untuk orang kaya China melonjak 2019. Saat itu gelombang protes pro-demokrasi di Hong Kong tengah bergejolak dan disusul pengetatan Beijing dengan penerapan UU Keamanan Nasional setahun berikutnya.
Singapura dipilih karena memiliki stabilitas politik, sistem hukum independen, rezim family office yang mendukung, dan penggunaan bahasa Mandarin.
Namun kemudian keadaan berbalik. Sebab kasus pencucian uang senilai SG$3 miliar tahun 2023 atau Fujian Case yang membuat otoritas memperketat aturan dan menyeleksi ulang klien-kliennya.
“Ketika kasus Fujian mencuat, banyak orang kaya asal China hengkang. Hampir semuanya pindah ke Hong Kong, Timur Tengah, maupun Jepang,” ujar Ryan Lin, Direktur Bayfront Law di Singapura.
Regulasi pemeriksaan latar belakang dan regulasi baru yang makin ketat berdampak pada pengajuan aplikasi family office. Lin menyebutkan penurunannya sebanyak 50% dibandingkan 2022.
Otoritas Moneter Singapura (MAS) juga melakukan pengetatan aturan soal aset kripto. Platform yang menawarkan produk kripto hingga tokenized equities ke luar negeri wajib memiliki lisensi mulai 2025 lalu.
Lisensi itu memiliki syarat modal minimum SG$250 ribu dan kepatuhan AML serta manajemen risiko teknologi.
Sementara itu pendiri lembaga jasa korporasi bagi klien China bernama Jenga, Iri Xu kasus Fujian dan masalah pada Three Arrows serta FTX membuat adanya pembersihan agresif oleh perbankan. Bank melakukan uji tuntas ulang, menutup rekening hingga menolak pengajuan family office.
Akses yang sulit didapatkan itu membuat para klien habis kesabarannya. Pada akhirnya memindahkan dananya ke negara lain.
“Hal ini menghancurkan kesabaran dan kepercayaan klien,” kata Xu. “Kalau tidak diberi rekening, di mana mereka bisa berbisnis? Akhirnya dana mereka dipindahkan ke Jepang, Hong Kong, dan Dubai.”
Selain itu, orang kaya China juga harus menghadapi masalah di imigrasi. Pemonon permanent residence dan family office harus melakukan pemeriksaan mendalam, termasuk mengungkap detil keluarga yang terlalu invasif.
Pendiri Click Ventures, Carman Chan mengatakan masalah terkait hal ini bersumber dari kewajiban perekrutan tenaga kerja lokal dan lamanya proses KYC. Misalnya family office harus memperkerjakan satu tenaga lokal untuk kantor berisi dua orang saja.
“Kalau tidak ada pekerja lokal yang cukup, itu menjadi bottleneck. Anda tidak bisa serta-merta memindahkan staf dari luar negeri ke Singapura,” jelas Chan.
(npb/wur)
