• Latest
  • Trending
  • All
  • Business
  • Politics
Bareskrim Polri Geledah Kantor Fintech DSI di SCBD

Bareskrim Polri Geledah Kantor Fintech DSI di SCBD

January 23, 2026
Tren Investasi Meningkat, Investor Saham di NTB dan NTT Tumbuh 120%

Tren Investasi Meningkat, Investor Saham di NTB dan NTT Tumbuh 120%

November 18, 2026
Likuiditas Bank RI Jadi Sorotan, Begini Penjelasan OJK

Likuiditas Bank RI Jadi Sorotan, Begini Penjelasan OJK

November 18, 2026
Kemenkeu Siapkan 4 Aturan Pelaksanaan PFII, Termasuk Fasilitas Pajak

Kemenkeu Siapkan 4 Aturan Pelaksanaan PFII, Termasuk Fasilitas Pajak

November 18, 2026
Asing Diam-Diam Borong 10 Saham Ini Saat IHSG Masih Loyo

Asing Diam-Diam Borong 10 Saham Ini Saat IHSG Masih Loyo

November 18, 2026
Duit Asing Keluar Rp484 M, BBCA hingga BRMS Paling Banyak Dilepas

Duit Asing Keluar Rp484 M, BBCA hingga BRMS Paling Banyak Dilepas

November 18, 2026
Pantas UMKM Sulit Maju, World Bank Sebut Efek Kurang Dana Rp73.060 T

Pantas UMKM Sulit Maju, World Bank Sebut Efek Kurang Dana Rp73.060 T

November 17, 2026
Imbal Hasil Tembus 7,74%, Pemerintah Serap Rp10 T Hasil Lelang Sukuk

Imbal Hasil Tembus 7,74%, Pemerintah Serap Rp10 T Hasil Lelang Sukuk

November 17, 2026
Modal Beli Identitas, Komplotan Ini Bikin Rugi Miliaran di Bursa

Modal Beli Identitas, Komplotan Ini Bikin Rugi Miliaran di Bursa

November 17, 2026
Punya Masalah Sengketa Keuangan? OJK-BI Perluas Jalur Penyelesaian

Punya Masalah Sengketa Keuangan? OJK-BI Perluas Jalur Penyelesaian

November 17, 2026
Heboh Soal Pengelolaan Dana Cadangan Pesangon, OJK Tegaskan Hal Ini!

Heboh Soal Pengelolaan Dana Cadangan Pesangon, OJK Tegaskan Hal Ini!

November 17, 2026
Heboh Soal Pengelolaan Dana Cadangan Pesangon, OJK Tegaskan Hal Ini!

Heboh Soal Pengelolaan Dana Cadangan Pesangon, OJK Tegaskan Hal Ini!

November 17, 2026
OJK Integrasikan Data Asuransi, LPS Lindungi Pemegang Polis Mulai 2028

OJK Integrasikan Data Asuransi, LPS Lindungi Pemegang Polis Mulai 2028

November 17, 2026
  • Home
  • ENTREPRENEUR
  • Lifestyle
  • Market
  • News
Wednesday, November 18, 2026
Business Review Asia
  • Home
  • ENTREPRENEUR
  • Lifestyle
  • Market
  • News
No Result
View All Result
Business Review Asia
No Result
View All Result
Home Lifestyle

Bareskrim Polri Geledah Kantor Fintech DSI di SCBD

10 months ago
in Lifestyle
Bareskrim Polri Geledah Kantor Fintech DSI di SCBD
Share on FacebookShare on Twitter




Jakarta, CNBC Indonesia — Tim Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri menggeledah kantor fintech peer to peer (P2P) lending Dana Syariah Indonesia (DSI), Jumat (23/1/2026).

“Disampaikan bahwa benar sore ini, Tim Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri melakukan kegiatan upaya paksa penggeledahan di kantor Dana Syariah Indonesia (DSI) yang berada di District 8, Prosperity Tower Lantai 12 Unit A, Unit B dan Unit J, Jalan Jenderal Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan (Kawasan SCBD),” ungkap Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Ade Safri kepada CNBC Indonesia.

Adapun penggeledahan tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan/atau penggelapan dan/atau tindak pidana penipuan dan/atau tindak pidana penipuan melalui media elektronik dan/atau tindak pidana membuat pencatatan laporan palsu dalam pembukuan atau laporan keuangan dan/atau tanpa didukung dokumen yang sah dan tindak pidana pencucian uang atas penyaluran pendanaan dari masyarakat yang dilakukan PT Dana Syariah Indonesia dengan menggunakan proyek fiktif dari data atau informasi borrower eksisting.

Sebelumnya diberitakan, Bareskrim Polri meningkatkan status penanganan perkara dugaan pembiayaan proyek properti fiktif yang dilakukan oleh fintech peer to peer lending (P2P) Dana Syariah Indonesia (DSI) ke tahap penyidikan. Kasus ini diduga melibatkan praktik penghimpunan dana dari ribuan lender untuk membiayai proyek fiktif.

Ade Safri menyebut pihaknya telah menerima empat laporan perkara terkait kasus tersebut. Total korban dalam perkara ini disebut lebih dari 1.500 lender, dengan pihak terlapor yakni Taufiq Aljufri selaku Direktur Utama DSI.

Ade Safri menjelaskan, kronologi perkara bermula dari adanya aduan kesulitan penarikan dana oleh lender pada Juni 2025. Dalam skema awal, total porsi bagi hasil seharusnya sebesar 23%, dengan alokasi 18% untuk lender dan sisanya menjadi bagian DSI.

Namun dalam praktiknya, dana yang dihimpun dari lender diduga digunakan untuk mendanai proyek-proyek fiktif. Penyidik menduga DSI menciptakan borrower fiktif maupun menggunakan borrower asli, tetapi dengan proyek yang tidak pernah ada dan dilakukan tanpa sepengetahuan borrower.

“Jadi tanpa sepengetahuan borrower, PT DSI menciptakan proyek properti fiktif. Di antara 100 proyek yang diklaim, 99 di antaranya fiktif,” jelas Ade dalam Rapat bersama Komisi III DPR RI, di Jakarta, Kamis, (15/1/2026).

Bareskrim juga mengungkap latar belakang operasional DSI yang berdiri pada 2017 dan mulai beroperasi sejak 2018. Meski demikian, DSI baru mengantongi izin usaha resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2021.

Dalam proses penyidikan, Bareskrim turut menerima laporan hasil analisis transaksi keuangan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Laporan yang diterima pada 15 Januari 2025 tersebut menjadi dasar bagi penyidik untuk melakukan penelusuran dan pelacakan aset.

“Ada beberapa indikasi fraud yang ditemukan, di mana dana lender yang dihimpun di rekening escrow DSI dialihkan ke perusahaan afiliasi PT DSI ini. Ini masuk ke rekening vehiclenya, atau perusahaan yang terafiliasi dengan PT DSI,” jelasnya.

Selain itu, penyidik juga menemukan adanya proyek fiktif yang dibuat dengan memanfaatkan identitas borrower yang sudah terdaftar di sistem. Dalam kasus ini, borrower yang namanya digunakan disebut tidak mengetahui bahwa identitasnya dipakai untuk proyek fiktif tersebut.

Terkait penelusuran aset, Bareskrim telah melakukan analisis aliran dana untuk melacak hasil kejahatan. Langkah ini dilakukan untuk mengungkap dugaan upaya pengaburan dan penyamaran aset hasil tindak pidana.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan temuan indikasi fraud, PT DSI diduga melanggar ketentuan Pasal 158 Peraturan OJK Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). Pelanggaran tersebut antara lain mencakup larangan melakukan kegiatan usaha di luar ruang lingkup LPBBTI sebagaimana diatur dalam Pasal 158 huruf A dan huruf D.

(mkh/mkh)

[Gambas:Video CNBC]

Source link

Share196Tweet123
  • Trending
  • Comments
  • Latest
Is GESARA and NESARA About to Become a Reality?

Is GESARA and NESARA About to Become a Reality?

March 7, 2026
Mau Buka Indomaret & Alfamart? Segini Dana yang Harus Disiapkan

Mau Buka Indomaret & Alfamart? Segini Dana yang Harus Disiapkan

February 14, 2026
Diawasi Bappepti-BI, Bursa Berjangka Makin Dipercaya Investor

Diawasi Bappepti-BI, Bursa Berjangka Makin Dipercaya Investor

January 5, 2026
Danantara Bakal Dapat Pendanaan dari Bank Asing Rp 161 Triliun

Danantara Bakal Dapat Pendanaan dari Bank Asing Rp 161 Triliun

0
Belum Submit Laporan Keuangan 2024, BEI Gembok & Denda 68 Emiten Ini

Belum Submit Laporan Keuangan 2024, BEI Gembok & Denda 68 Emiten Ini

0
Dibuka Menguat, IHSG Galau Tiba-tiba Merosot ke Zona Merah

Dibuka Menguat, IHSG Galau Tiba-tiba Merosot ke Zona Merah

0
Tren Investasi Meningkat, Investor Saham di NTB dan NTT Tumbuh 120%

Tren Investasi Meningkat, Investor Saham di NTB dan NTT Tumbuh 120%

November 18, 2026
Likuiditas Bank RI Jadi Sorotan, Begini Penjelasan OJK

Likuiditas Bank RI Jadi Sorotan, Begini Penjelasan OJK

November 18, 2026
Kemenkeu Siapkan 4 Aturan Pelaksanaan PFII, Termasuk Fasilitas Pajak

Kemenkeu Siapkan 4 Aturan Pelaksanaan PFII, Termasuk Fasilitas Pajak

November 18, 2026
Business Review Asia

Copyright © 2025 .

Navigate Site

  • Home
  • ENTREPRENEUR
  • Lifestyle
  • Market
  • News

Follow Us

No Result
View All Result
  • Home
  • ENTREPRENEUR
  • Lifestyle
  • Market
  • News

Copyright © 2025 .