Jakarta, CNBC Indonesia – PT PAL Indonesia (Persero) dirancang akan menjadi anchor industri perkapalan nasional. Hal itu sesuai dengan rencana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang akan melakukan penggabungan perusahaan kapal BUMN.
Seiring dengan rencana merger, tentunya akan berdampak pada para karyawan. Direktur Utama PT PAL Kaharuddin Djenod mengatakan, pihaknya akan melakukan penilaian secara total.
“Begitu sudah bergabung, kita akan lakukan penilaian secara total, sehingga kita akan tetap mempertahankan karyawan-karyawan memang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang cukup,” ujarnya saat ditemui di gedung DPR RI Jakarta, Rabu (11/2/2026).
Namun, Ia mengaku, tetap ada potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bagi karyawan yang tidak memiliki kapabilitas yang sesuai dengan transformasi perusahaan. Menurutnya, keputusan PHK merupakan hal yang realistis.
“Itu mestinya akan ada. Kita harus realistis dan kita harus menghasilkan satu tim yang memang memiliki kapasitas dan kapabilitas.
Yang tidak hanya sekedar mengumpulkan orang. Karena yang kita harapkan adalah bagaimana membangun industri market tim dan ekosistemnya,” jelasnya.
Di sisi lain, Ia mengaku, tujuan merger ini sekaligus sebagai solusi BUMN galangan kapal untuk memperbaiki kondisi keuangan perseroan.
“Sehingga memang tujuan ini adalah untuk menyehatkan dan kemudian menyelamatkan dari beban-beban masa lalu dari galangan-galangan kapal,” ucapnya.
Ia melanjutkan, upaya penyelamatan keuangan PT PAL juga sudah dibahas dengan Danantara. Ia menyebut ada beberapa mekanisme yang akan melibatkan banyak pihak.
“Akan melibatkan banyak pihak untuk itu. Danantara, Himbara, dan sebagainya. Ini melibatkan cukup banyak stakeholder,” pungkasnya.
Sebelumnya, Chief Operating Officer Danantara Dony Oskaria akan mewajibkan seluruh perusahaan yang membutuhkan manufaktur kapal dilakukan di PT PAL, termasuk PT PIS, PT PELNI, PT ASDP
“Kita merger perusahaan-perusahaan terkait industri perkapalan,” sebutnya.
“Ini untuk mengembangkan industri ke depan sesuai roadmap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dirancang oleh Bapak Presiden Prabowo bahwa basis pertumbuhan kita ke depan adalah industri. Dengan demikian, industri ini akan memberi dampak kepada employment (ketenagakerjaan) dan juga tentu mengurangi impor,” kata Dony.
(fsd/fsd)
