Jakarta, CNBC Indonesia — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan lembaga jasa keuangan melaporkan peningkatan pembiayaan terhadap sejumlah sektor prioritas. Di antaranya, realisasi pembiayaan terkait makan bergizi gratis (MBG) mencapai Rp1,21 triliun per Januari 2026.
Besaran pembiayaan itu diterima oleh 1.373 unit Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG). Hal ini diungkapkan Ketua Dewan Komisioner (DK) OJK Friderica Widyasari Dewi saat rapat kerja di Komisi XI DPR RI.
“Pada sisi pembiayaan sektor jasa keuangan kami telah mendorong berbagai program strategis seperti makan bergizi gratis dengan realisasi pembiayaan mencapai Rp1,21 triliun,” ujar perempuan yang akrab disapa Kiki di Gedung DPR RI, Rabu (1/4/2026).
Selain itu, sektor jasa keuangan juga mendukung MBG melalui security cross funding oleh 3 penerbit dan 266 pemodal. OJK juga memberikan insentif khusus bagi lembaga jasa kuangan yang mendukung program Asta Cita berupa aset disesuaikan sampai dengan 0%.
Kiki melanjutkan, penguatan ekonomi desa juga dilakukan melalui pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih yang sudah mencapai Rp174,73 triliun hingga Januari 2026. Dalam materi paparannya, pemberian fasilitas pembiayaan dapat dikecualikan dari batas maksimum pemberian kredit (BMPK).
Kemudian, dukungan terhadap program 3 juta rumah dengan realisasi Rp1,44 triliun untuk 11.468 unit atau setara 3,28% target nasional. Kiki menyebut itu untuk memperluas akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Di sisi UMKM, Kiki menyebut OJK memperkuat infrastruktur melalui pembiayaan melalui pengembangan credit scoring dan kredit registry nasional, integrasi data SLIK, dan sistem pendukung lainnya serta kebijakan akselerasi pembiayaan melalui kewajiban penyaluran kredit UMKM penyesuaian bobot risiko yang rendah dan penguatan peran pasar modal. Selain itu, termasuk juga membentuk departemen khusus di pengawasan perbankan untuk pengembangan sektor UMKM.
“Upaya ini juga dilengkapi dengan program literasi keuangan business matching serta kebijakan percepatan pemulihan UMKM. Termasuk restrukturisasi pembiayaan dan relaksasi ketentuan bagi pelaku usaha di wilayah terdampak bencana sehingga secara kesuruhan diharapkan mampu memperkuat inklusi keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan,” terang Kiki.
(mkh/mkh)
Add
as a preferred
source on Google
