Jakarta, CNBC Indonesia – Panitia seleksi (pansel) pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) diusulkan bersifat opsional. Usulan ini dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro mengatakan latar belakangnya adalah dinamika di sektor keuangan yang dapat muncul tiba-tiba, sementara pasar membutuhkan kepastian dengan cepat. Ia merujuk pada gejolak di pasar modal pada bulan Februari lalu yang pada akhirnya berimbas pada pengunduran diri tiga Anggota Dewan Komisioner (ADK) OJK.
“Nah prinsipnya kita setuju dengan pansel, tapi sifatnya opsional. Kalau kondisi yang normal, ya teman-teman tahulah kalau kondisi normal itu ya mekanisme juga berjalan normal. Nah kejadian seperti OJK kemarin yang mengundurkan diri tiga, yang mengundurkan ketua wakil ketua dan yang lainnya itu, itu membuat guncangan pasar yang begitu luar biasa dan butuh kepastian,” ujar Fauzi saat selepas RDPU RUU P2SK di Gedung DPR RI, Senin (6/4/2026).
Maka dari itu, ia mengatakan DPR RI mengusulkan agar pansel bersifat opsional. Dalam mekanisme pemilihan ADK OJK/LPS tanpa pansel, Presiden RI akan langsung mengeluarkan surat.
“Kalau DPR ini kan pada prinsipnya, prosesnya menyetujui. Ketika ada surat dari pemerintah, surat dari presiden masuk ke pimpinan, pimpinan mendelegasikan ke Bamus (Badan Musyawarah), Bamus mendelegasikan komisi, komisinya bahas,” terang Fauzi.
Ia menekankan opsi ini diperuntukkan untuk situasi yang bersifat darurat dan membutuhkan kepastian segera.
Menurut Fauzi batasan dari keadaan “darurat” dan “normal” akan dijelaskan dalam peraturan yang baru.
(wur)
