Jakarta, CNBC Indonesia- Industri pelayaran nasional dalam mendukung transisi energi dan dekarbonisasi global menuju industri pelayaran berkelanjutan global masih menanti kepastian peraturan dari pemerintah.
Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners’ Association (DPP INSA), Carmelita Hartoto mendorong kepastian aturan dan regulasi penunjang untuk dapat menerapkan prinsip ‘green shipping’ atau pelayaran berkelanjutan. Dimana arah kebijakan transisi energi hijau ini membutuhkan kolaborasi pemerintah dan pelaku usaha pelayaran termasuk penyedia biodiesel di kapal niaga.
Terkait biaya logistik nasional yang masih mahal, INSA mengatakan hal ini tidak lepas dari persoalan belum efisiennya rantai pasok maritim dan adanya fenomena kapal kosong hingga ketimpangan infrastruktur pelabuhan. Diharapkan BUMN pengelola sistem pelayaran tidak hanya fokus pada profit namun juga harus meningkatkan perbaikan infrastruktur logistik seperti sistem bongkar muat di pelabuhan.
Seperti apa tantangan bisnis kapal niaga dan logistik RI? Seperti apa pandangan INSA terhadap fenomena pelabuhan kosong? Selengkapnya simak dialog Bunga Cinka dengan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners’ Association (DPP INSA), Carmelita Hartoto dalam Focus on Infra, CNBC Indonesia (Rabu, 20/05/2026)
