Jakarta, CNBC Indonesia – Investor global dilaporkan tengah kehilangan kepercayaan secara cepat terhadap Indonesia seiring jatuhnya pasar saham dengan laju tercepat di dunia serta anjloknya nilai tukar rupiah ke level terendah sepanjang sejarah. Hanya berselang lima bulan setelah sempat menyentuh rekor tertinggi, indeks saham acuan Indonesia, IHSG, kini justru ambles hingga 36% dan resmi menjadi indeks dengan kinerja terburuk di dunia sepanjang tahun 2026 dari sekitar 90 indeks global yang dipantau Bloomberg.
Langkah tersebut menandai titik balik dramatis bagi negara kaya komoditas ini, yang sebelumnya selalu menjadi alokasi wajib dalam portofolio investasi pasar berkembang. Hal yang paling membuat cemas para pemilik modal adalah agenda politik Presiden Prabowo Subianto yang dinilai kian populis serta intervensi pemerintah yang terus meningkat pada negara yang selama ini dikenal ramah bagi investor asing tersebut.
“Perdagangan besar di Asia saat ini adalah ‘jual Indonesia’,” ujar George Boubouras selaku Head of Research di hedge fund K2 Asset Management sebagaimana mengutip laporan Straits Times, Sabtu, (06/06/2026).
Setelah beberapa dekade aktif berinvestasi di tanah air, Boubouras memutuskan untuk menarik seluruh posisi investasinya sejak tahun 2024.
“Saya memiliki nol eksposur ke Indonesia. Saya tidak akan memberikan mereka kesempatan,” kata Boubouras menambahkan.
Sejak resmi menjabat pada Oktober 2024, Presiden Prabowo telah berjanji untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tahunan hingga mencapai target 8%. Selain itu, ia juga meluncurkan program makan siang gratis di sekolah-sekolah secara nasional, memperluas peran negara dalam perekonomian, serta menyalurkan dana miliaran dolar ke lembaga pengelola investasi Danantara.
Baru-baru ini, langkah berani Presiden Prabowo untuk mengambil kendali langsung atas ekspor komoditas utama demi menekan angka penghindaran pajak justru memicu aksi jual masif pada saham-saham sektor eksportir. Bagi mayoritas investor global, keputusan hengkangnya mantan menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati pada tahun 2025 menjadi titik balik runtuhnya kepercayaan pasar.
Sri Mulyani selama ini dipandang luas sebagai penjamin disiplin fiskal yang selalu meyakinkan pasar bahwa Indonesia akan tetap mempertahankan manajemen anggaran konservatif. Kebijakan tersebut yang sebelumnya berhasil membantu Indonesia meraih peringkat utang layak investasi serta menarik modal asing jangka panjang.
Kini, para pelaku pasar mulai mempertanyakan apakah komitmen stabilitas fiskal tersebut masih dipertahankan oleh pemerintahan baru. Seorang strategi valuta asing regional menilai ketidakpastian politik dalam negeri ini merupakan risiko klasik yang direspon investor dengan memilih bersikap wait and see.
“Ketidakpastian politik domestik adalah risiko khas pasar berkembang yang cenderung direspons oleh investor global dengan tetap berada di pinggir lapangan sampai prediktabilitas muncul kembali,” ujar Tang Yuxuan selaku Asia Head of Rates and Foreign Exchange Strategy di J.P. Morgan Private Bank di Hong Kong.
Melihat situasi pergolakan yang masih terjadi di pasar keuangan, Yuxuan menyarankan para investor untuk bertindak lebih waspada saat ini.
“Kami tetap menyarankan kehati-hatian pada tahap ini,” kata Yuxuan menambahkan.
Mata uang rupiah kini menjadi refleksi paling nyata dari kecemasan pasar, di mana nilainya telah merosot sekitar 14% sejak Presiden Prabowo menjabat dan menempatkannya sebagai mata uang terlemah di Asia sepanjang tahun 2026. Rupiah bahkan telah menembus level psikologis historis baru yakni US$ 1 (Rp 18.000) pada tanggal 4 Juni, dan pasar opsi kini memberikan sinyal penurunan yang jauh lebih dalam.
Para pedagang valas memperkirakan adanya peluang sekitar 45% bahwa rupiah dapat jatuh ke level US$ 1 (Rp 19.000) pada Desember nanti. Sementara itu, terdapat probabilitas sebesar 27% bahwa mata uang Garuda bisa tergelincir semakin dalam hingga menyentuh US$ 1 (Rp 20.000) dalam waktu satu tahun dari sekarang.
“Pendorong inti di balik posisi short di Indonesia adalah prospek bearish untuk rupiah, di mana investor tetap khawatir tentang ketidakseimbangan makro dan kredibilitas kebijakan, terutama di sisi fiskal,” ujar Gary Tan selaku Portfolio Manager di Allspring Global Investments yang mengelola dana sekitar US$ 624 miliar (Rp 11.232.000.000.000.000).
Tekanan berat ini tidak berhenti di pasar valuta asing saja melainkan sudah menjalar ke pasar surat utang negara. Investor asing tercatat telah memangkas kepemilikan obligasi pemerintah Indonesia hingga sebesar Rp 86 triliun, atau merosot sekitar 9% sejak bulan Agustus lalu.
Obligasi tersebut telah merugi lebih dari 8% bagi investor berbasis dolar sepanjang tahun 2026, berbanding terbalik dengan utang pasar berkembang secara keseluruhan yang mencatat keuntungan 1,6% meskipun Bank Indonesia telah berulang kali melakukan intervensi pasar. Kekhawatiran lain yang muncul adalah besarnya porsi kepemilikan utang pemerintah oleh bank sentral yang kini memegang sekitar 27% dari total obligasi negara, sebuah angka yang sangat tinggi untuk ukuran ekonomi pasar berkembang.
“Apa yang dimulai sebagai pembelian untuk meningkatkan likuiditas pasar obligasi mungkin telah menjadi lebih seperti jenis pelonggaran kuantitatif,” ujar Rajeev De Mello selaku Portfolio Manager di GAMA Asset Management.
De Mello menambahkan bahwa saat ini investor sangat membutuhkan kejelasan arah dari bank sentral terkait kepemilikan tersebut.
“Investor menginginkan panduan yang lebih jelas tentang apakah kepemilikan tersebut telah stabil atau kemungkinan akan naik atau turun,” kata De Mello menambahkan.
Aksi jual masif ini pada akhirnya membangkitkan kembali kekhawatiran lama mengenai profil kredit berdaulat Indonesia. Negara ini sebelumnya harus berjuang keras untuk memenangkan peringkat layak investasi dari berbagai lembaga pemeringkat internasional utama pada periode tahun 2012 hingga 2017 silam.
“Peringkat tersebut sangat sulit didapatkan, tetapi sangat mudah untuk hilang,” ujar Shamaila Khan selaku Head of Fixed Income untuk pasar berkembang dan Asia-Pasifik di UBS Asset Management di New York.
Sebagai pengelola dana yang berhasil mengungguli 93% pesaingnya dalam tiga tahun terakhir, Khan menegaskan pentingnya konsistensi kebijakan dari pemerintah Indonesia.
“Kami ingin melihat bahwa mereka tidak membahayakan salah satu dari kebijakan tersebut, serta manfaat yang telah mereka terima sebagai hasilnya,” kata Khan menambahkan.
(tps/tps)
Add
as a preferred
source on Google
