Jakarta, CNBC Indonesia – Sejarah mencatat momen memilukan ketika Presiden ke-3 RI, Bacharuddin Jusuf (B.J.) Habibie, terpaksa menghentikan proyek strategis nasional yang paling ia cintai. Langkah pahit ini harus diambil demi menyelamatkan perekonomian Indonesia yang kala itu berada di ambang kehancuran.
Ironisnya, proyek yang dikorbankan tersebut merupakan buah perjuangan dan dedikasi Habibie selama puluhan tahun di industri dirgantara, yakni pesawat N250.
Bagi pria kelahiran Parepare yang tepat hari ini berusia 90 tahun lalu, N250 bukan sekadar hamparan besi tua yang bisa terbang. Proyek ini adalah simbol, lompatan kuantum, sekaligus perwujudan cita-citanya untuk membawa Indonesia bertransformasi menjadi negara industri berbasis teknologi tinggi. Habibie ingin membuktikan bahwa bangsa ini mampu menguasai sains dan teknologi mutakhir secara mandiri.
Hantaman Krismon dan ‘Cengkeraman’ IMF
Sejarah mencatat tinta emas saat N250 berhasil mengudara untuk pertama kalinya pada 10 November 1995. Sayangnya, euforia itu tidak bertahan lama. Tak berselang lama setelah kepakan sayap perdana sang Gatotkaca, Indonesia justru terseret ke dalam pusaran krisis moneter (krismon) terburuk sepanjang sejarah pada tahun 1997-1998.
Nilai tukar rupiah ambruk hingga menyentuh level terdalam, sektor perbankan nasional kolaps, dan likuiditas keuangan negara berada di bawah tekanan yang luar biasa hebat.
Demi mendapatkan bantuan internasional untuk keluar dari jurang krisis, pemerintah Indonesia terpaksa menandatangani Letter of Intent (LoI) dengan International Monetary Fund (IMF) pada awal tahun 1998. Kesepakatan di atas kertas ini membawa konsekuensi yang sangat fatal bagi industri dirgantara nasional: penghentian total seluruh subsidi dan dukungan dana negara terhadap proyek strategis.
Dampaknya instan. Proyek-proyek yang membutuhkan modal jumbo langsung kehilangan napas, dan proyek kebanggaan nasional N250 menjadi korban utama yang paling terdampak.
Langkah Terakhir yang Terhenti
Keputusan ini terasa sangat menyakitkan karena N250 sebenarnya sudah berada di fase akhir pengembangan. Setelah sukses terbang perdana pada 1995, pesawat turboprop canggih ini sedang menjalani proses uji terbang intensif guna mengantongi sertifikasi kelayakan terbang internasional dari otoritas penerbangan Amerika Serikat (FAA) dan Eropa (JAA).
Dalam memoarnya yang berjudul Detik-Detik yang Menentukan (2006), Habibie meluapkan rasa heran dan ketidakpahamannya atas desakan keras dari IMF tersebut.
“Saya tidak dapat mengerti, karena sama sekali tidak beralasan rasional, mengapa IMF pada akhir tahun 1997 menuntut agar pemerintah segera tidak membantu IPTN untuk penyelesaian pesawat turboprop N250 yang canggih dan terbang perdananya pada tanggal 10 Agustus 1995 berhasil,” kenang Habibie.
Padahal secara komersial, N250 dirancang dengan kalkulasi matang. Pesawat ini diproyeksikan akan sangat kompetitif di pasar global, terutama jika harga minyak dunia melambung di atas US$ 35 per barel. Sebagai pesawat turboprop, N250 jauh lebih hemat bahan bakar dibandingkan pesawat jet untuk melayani rute jarak pendek hingga menengah.
Lebih dari sekadar komoditas dagang, Habibie memandang N250 sebagai solusi nyata untuk merajut konektivitas dan menggenjot sektor pariwisata di wilayah Indonesia yang berbentuk kepulauan luas.
Namun pada akhirnya, realitas ekonomi yang pelik memaksa ruang opsi menjadi sangat sempit. Demi stabilitas makroekonomi dan menyelamatkan hajat hidup orang banyak, Habibie harus merelakan ambisi besar kedirgantaraan Indonesia membeku di tengah jalan.
(fab/fab)
Add
as a preferred
source on Google
