Jakarta, CNBC Indonesia — Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memberi usulan iuran untuk peserta Program Penjaminan Polis (PPP). Terdapat iuran awal dan iuran berkala yang dibebankan kepada perusahaan asuransi peserta PPP.
Usulan ini diadopsi konsep dari penjaminan simpanan perbankan. Akan tetapi jika di bank dasar pengenaan iurannya adalah Dana Pihak Ketiga (DPK), untuk perusahaan asuransi LPS mengusulkan menggunakan cadangan teknis sebagai dasar pengenaan.
Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Polis LPS Ferdinan D. Purba menjelaskan iuran pertama senilai 0,1% dari ekuitas dan untuk perusahaan asuransi syariah, sebesar 0,1% dari ekuitas dan yang dipersamakan dengan ekuitas yakni tabarru dan tanahud.
“Mengenai iuran, iuran itu kita susulkan sama saja dengan untuk perbankan, 0,1% dari ekuitas, atau kalau untuk yang syariah, 0,1% dari ekuitas, dan yang dipersamakan dengan ekuitas itu ada tabarru dan tanahud,” jelas Ferdinan dalam paparannya di Rapat Kerja LPS dan Komisi XI DPR RI, Kamis (10/9/2026).
Sebagai gambaran, jika perusahaan memiliki ekuitas Rp1 triliun, iuran awalnya sebesar Rp1 miliar.
Khusus perusahaan yang masuk setelah program diaktifkan, perhitungannya menggunakan modal disetor sebagai dasar pengenaan.
Selanjutnya, untuk iuran berkala PPP, dibayarkan per semester sama seperti perbankan. Tetapi cara perhitungannya sedikit berbeda dengan cara perhitungan DPK.
Namun demikian, peraturan PPP ini masih dirumuskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) dan diperkirakan dapat segera terbit di triwulan III-2026.
Ferdinan mengatakan ada dua skenario aktivasi PPP dilakukan. Skenario optimis, PPP dapat berjalan pada bulan April 2027 dan skenario moderat pada Juli 2027. LPS saat ini masih menggunakan skenario optimis.
(mkh/mkh)
