Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tengah menyiapkan skema pembiayaan baru untuk membantu pemerintah daerah (pemda) tetap membangun di tengah keterbatasan ruang fiskal. Skema tersebut adalah BPD Financing.
BPD Financing ini akan membiayai BPD untuk menopang proyek pembangunan. Adapun, nantinya pemerintah pusat akan membayar kewajiban tersebut secara bertahap dalam beberapa tahun.
Menurut Purbaya, skema ini disiapkan sebagai bagian dari upaya pemerintah mencari sumber pembiayaan inovatif (innovative financing) tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam satu waktu.
“Pembangunan daerah, kita nanti pakai BPD Financing. Seperti yang saya bilang tadi, saya perlu bantuan BPD juga untuk menyosialisasikan program ini,” kata Purbaya dalam Rapat Kerja dengan DPD RI, Senin (14/9/2026).
Dengan BPD Financing, Purbaya mengatakan nantinya daerah tetap menjalankan proyek pembangunan meski kemampuan fiskalnya terbatas. Nantinya, pembiayaan awal dilakukan oleh BPD, sedangkan pembayaran dilakukan pemerintah pusat secara bertahap dalam beberapa tahun ke depan.
Ia menilai skema ini bisa menjadi alternatif yang lebih aman dibandingkan pemerintah daerah menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai pembangunan.
“Ada daerah yang mau ngeluarin bond kan, untuk biayai daerahnya. Sebenarnya kalau saya jahat, saya diamkan saja. Yang muter beberapa tahun lagi susah,” ujar Purbaya.
Dengan skema BPD Financing, kata dia, daerah tidak perlu menghadapi risiko pembayaran utang yang besar dalam waktu singkat.
“Tapi kalau pakai sistem skema ini, selesai, dia bisa tenang-tenang aja, pembangunan daerahnya, habis itu kita yang bayar dalam beberapa tahun,” lanjutnya.
Purbaya mengakui program tersebut masih tergolong baru dan mekanisme detailnya masih dalam tahap pembahasan. Namun, ia memastikan pemerintah pusat ingin pembangunan daerah tetap berjalan tanpa mengganggu keberlanjutan fiskal.
(haa/haa)
