Jakarta, CNBC Indonesia – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) resmi menetapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 sebagai Undang-Undang dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-7 masa persidangan kesatu tahun sidang 2026-2027
Dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani tersebut, seluruh fraksi menyatakan menyetujui dan menerima RUU APBN 2027 menjadi Undang-Undang.
“Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Amanat Nasional, dan Fraksi Partai Demokrat menyetujui atau menerima RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2027 untuk dilanjutkan dalam pembicaraan tingkat dua pengambilan keputusan dalam rapat paripurna hari ini untuk disahkan menjadi undang-undang,” ujar Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abudllah dalam sidang tersebut.
Pandangan singkat Fraksi PDIP Perjuangan
Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan bahwa APBN adalah uang rakyat. Pemerintah dalam menjalankan UU APBN 2027 harus menjaga kredibilitas APBN yang dilaksanakan dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, dengan tata kelola yang baik, efisien, efektif, ekonomis, transparan, bertanggung jawab, serta memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
Pelaksanaan APBN harus dapat memberikan jalan kemakmuran bagi seluruh rakyat, memperlihatkan kemajuan di segala bidang, dan mencapai pemerintahan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.
Pandangan singkat Fraksi Partai Golkar
Fraksi Partai Golkar memberikan apresiasi dan dukungan atas komitmen pemerintah dalam melanjutkan agenda hilirisasi dan industrialisasi, serta memperkuat kedaulatan pangan dan energi sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.
Fraksi Partai Golkar memandang kesinambungan pasokan dan stabilitas harga energi domestik menjadi bagian penting dalam menjaga aktivitas perekonomian nasional Sementara dari sisi postur APBN, Fraksi Partai Golkar meminta pemerintah terus memperkuat implementasi Coretax dan pengawasan, mengukur efektivitas transfer ke daerah, meningkatkan local taxing power, serta memperkuat strategi pengelolaan pembiayaan.
Pandangan singkat Fraksi Partai Gerindra
Fraksi Partai Gerindra mendukung penuh peningkatan tax ratio menjadi 10,4 persen dari PDB pada tahun 2027, agar konsisten bertahan di atas angka dua digit. Fraksi Partai Gerindra mendorong pemerintah memperluas basis pajak dan mencari sumber pendapatan baru secara hati-hati tanpa membebani dunia usaha.
Selain itu, Fraksi Partai Gerindra mengapresiasi belanja perpajakan yang ditargetkan meningkat 9,6% menjadi Rp632 triliun pada 2027 untuk menjaga daya beli, iklim investasi, dan UMKM.
Fraksi Partai Gerindra mendukung penuh pemerintah untuk penyelesaian kurang bayar DBH melalui mekanisme pembayaran lewat operator investasi pemerintah untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur prioritas yang diusulkan oleh pemerintah daerah Melalui program ini diharapkan untuk mempercepat pembangunan di daerah melalui DBH yang terukur, tepat sasaran, serta berdampak langsung dan dirasakan oleh masyarakat
Pandangan singkat Fraksi Partai Nasdem
Fraksi Partai Nasdem meyakini bahwa esensi keberhasilan APBN tidak terletak pada besaran angka fiskal, melainkan pada dampak riilnya terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, penguatan daya beli, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.
Selanjutnya, terkait pemenuhan mandatori spending anggaran pendidikan 2027 sebesar Rp824 triliun, Fraksi Partai Nasdem memandang bahwa alokasi pendidikan wajib berorientasi mutlak pada indeks modal manusia, bukan sekedar serapan fisik.
Pandangan singkat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa berpendapat keberhasilan terhadap pencapaian target rasio gini di tahun 2027 sebesar 0,360-0,365, salah satunya bergantung pada upaya pemerintah, apakah bisa memastikan bahwa pertumbuhan sektor-sektor yang bernilai tambah tinggi tidak hanya terkonsentrasi di wilayah dan kelompok modal tertentu.
Fraksi PKB mendorong pemerintah memperkuat perekonomian kaum pedesaan melalui instrumen Kebijakan Strategik Nasional yang berjalan dan mengelola arus urbanisasi agar tidak mengganggu kapasitas dan ketahanan ekonomi pedesaan memperkuat perekonomian kelas menengah bawah perkotaan dengan memperkuat bantuan dan perlindungan sosial bagi pekerja sektor informal.
Pandangan singkat Fraksi Partai Kebangkitan Sejahtera
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera berpendapat bahwa target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen harus berkualitas inklusif berkeadilan dan berkesirambungan dengan mengarahkan APBN 2027 untuk meningkatkan daya beli masyarakat, iklim investasi, produktivitas, serta optimalisasi sumber daya yang muaranya meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
Untuk mencapai target tersebut, pemenuhan target penerimaan perpajakan sebesar Rp2.911 triliun menjadi kunci kesehatan fiskal. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperluas basis pajak, mengurangi ketergantungan penerimaan dari volatilitas harga komunitas, dan secara tegas melawan praktek illegal transfer pricing, under-invoicing, serta penggelapan pajak.
Pandangan singkat Fraksi Partai Amanah Nasional
Raksi Partai Amanah Nasional mendukung penuh agenda pemerintah untuk mewujudkan kedaulatan pangan, memperkuat ekonomi desa, serta meningkatkan mutu pendidikan dan kesehatan.
Bagi Fraksi PAN, APBN adalah amanah rakyat, karena itu pertumbuhan 6 persen harus menghadirkan pekerjaan yang layak, pendapatan petani dan nilai yang meningkat, serta ruang tumbuh bagi usaha kecil.
Fraksi PAN menegaskan bahwa pajak tidak boleh menekan usaha kecil, subsidi harus tepat sasaran, program makan gizi gratis harus menyerap hasil petani dan nilai yang setempat, dan kooperasi desa merah putih tidak boleh membebani keuangan desa. Fraksi PAN akan mengawal agar setiap rupiah APBN benar-benar bekerja untuk kesejahteraan rakyat.
Pandangan singkat Fraksi Partai Demokrat
Fraksi Partai Demokrat mendorong pemerintah agar APBN 2027 dapat menjaga stabilitas ekonomi, sehingga berbagai kluster dan program prioritas nasional menjadi bagian utuh dari strategi transformasi ekonomi nasional.
Pembangunan tidak boleh berhenti pada angka-angka. Pembangunan harus menghadirkan perubahan nyata dalam kehidupan rakyat, membuka kesempatan, memperkuat kemandirian, dan memastikan tidak seorang pun tertinggal. Pada akhirnya, keberhasilan negara bukan hanya diukur dari seberapa besar yang kita bangun hari ini, tapi dari seberapa kuat masa depan yang kita wariskan kepada generasi berikutnya.
(ras/mij)
