Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan penyaluran Kredit Program Pemerintah mencatatkan realisasi Rp294,6 triliun hingga, (27/10/2026). Capaian ini telah melampaui penyaluran sepanjang tahun 2025 yang mencapai Rp275,8 triliun.
Airlangga menjelaskan bahwa penyaluran kredit itu telah menjangkau 4,24 juta debitur. Dari catatannya, program kredit ini menunjukkan pertumbuhan produktivitas dari tingkat Usaha Mikro, Kecil, dan Menangah (UMKM) di tengah perlambatan ekonomi global.
“Keberhasilannya kita ukur dari usaha yang tumbuh, lapangan kerja yang tercipta, dan kesejahteraan keluarga yang meningkat,” kata Airlangga, di acara International Fora for Kredit Program Pemerintah 2026, di Nusa Dua, Bali, Kamis (29/10/2026).
Dari total penyaluran itu, porsi Kredit Usaha Rakyat (KUR) kini mencapai 30,6%, meningkat dua kali lipat dibandingkan 2019 yang hanya 14,7%. Sepanjang 2026, KUR telah menjangkau 4,12 juta debitur dengan penyaluran Rp265,9 triliun atau 90,1% dari target tahun ini.
Airlangga menjelaskan, kredit program pemerintah ini juga telah mengalami sejumlah perubahan kebijakan. Program ini dimulai sebagai skema penjaminan KUR pada 2007, program ini bertransformasi menjadi skema subsidi bunga pada 2015.
“Perubahan itu membuat bunga KUR turun dari sebelumnya 12% menjadi 6%,” tuturnya.
Airlangga juga menambahkan, Sejak 2015, penyaluran kredit program telah mencapai Rp2.440 triliun melalui 58,1 juta akad. Saat ini, terdapat lima skema kredit program yang dikembangkan pemerintah, yaitu, Kredit Usaha Alsintan (Kredit Alsintan), Kredit Industri Padat Karya (KIPK), Kredit Program Perumahan (KPP), dan Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS).
Kelima skema itu diarahkan untuk mendukung agenda swasembada pangan, penguatan industri padat karya, Program 3 Juta Rumah, serta pemberdayaan perempuan prasejahtera.
Dia membeberkan, Kredit Program Perumahan (KPP) ditargetkan mencapai hingga Rp50 triliun. Sementara itu, KPPS menawarkan pembiayaan hingga Rp15 juta dengan bunga flat 8%, tanpa agunan tambahan, dan disertai pendampingan.
Lebih lanjut, menurutnya kualitas penyaluran juga terus dijaga, dimana 68% pembiayaan mengalir ke sektor produksi, dengan rasio kredit bermasalah sebesar 2,14%.
Ke depan pemerintah mau memperkuat pembiayaan produktif, mempercepat proses UMKM naik kelas lebih cepat, hingga integrasi data dan digitalisasi penyaluran kredit.
Menurutnya, upaya ini sejalan dengan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada 22 Oktober 2026, dimana kesejahteraan keuangan keluarga sebagai fokus utama.
“Melalui kerja sama Pemerintah, lembaga keuangan, BUMN, sektor swasta, dan mitra pembangunan, kredit program akan semakin kuat dalam mendorong pertumbuhan yang inklusif,” kata Airlangga.
(haa/haa)
