Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan realisasi penyaluran pembiayaan kredit program perumahan mencapai Rp29,6 triliun atau 70,98% dari target hingga 10 November 2026.
Adapun cakupan kredit tersebut merupakan dukungan bagi pengembang perumahan, pedagang bahan bangunan, penyedia jasa konstruksi, serta masyarakat yang membutuhkan pembiayaan untuk renovasi, pembelian, dan pembangunan rumah.
Lebih rinci, KUR untuk pengembang perumahan telah dikucurkan senilai Rp5,83 triliun, pedangang bahan baku sebesar Rp3,16 triliun, dan penyedia jasa konstruksi sebesar Rp1,18 triliun.
“Totalnya Rp10 triliun untuk mendukung ekosistem usaha di sektor perumahan,” ujar Maruarar di kantor Kemenko Ekonomi, Jakarta pada Rabu (11/11/2026).
Selain pembiayaan bagi pelaku usaha, pemerintah juga mendorong akses pembiayaan bagi masyarakat melalui program yang mendukung peningkatan kualitas dan kepemilikan rumah.
Berdasarkan data yang dipaparkan Menteri PKP, pembiayaan tersebut mencakup sekitar 95,37 ribu rumah untuk renovasi senilai Rp14,25 triliun, 11 ribu rumah untuk pembelian senilai Rp3,15 triliun, dan 10 ribu rumah untuk pembangunan senilai Rp2,02 triliun. Dengan demikian, total sasaran pembiayaan mencapai sekitar 117 ribu rumah dengan nilai KUR disalurkan Rp19,43 triliun.
“Kalau dijumlahkan, ada sekitar 117 ribu rumah dengan nilai pembiayaan sekitar Rp19 triliun. Jika digabungkan dengan pembiayaan untuk ekosistem usaha perumahan, totalnya sekitar Rp30 triliun,” jelasnya.
Menurut Maruarar, kebijakan pembiayaan tersebut menjadi langkah penting untuk menggerakkan perekonomian sekaligus membantu masyarakat memperoleh hunian yang layak. Dukungan pembiayaan tidak hanya menyasar konsumen rumah, tetapi juga pelaku UMKM yang menjadi bagian penting dari rantai pasok pembangunan perumahan.
Pada kesempatan itu, Menteri PKP secara khusus menyampaikan apresiasi kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI atas kontribusinya dalam penyaluran pembiayaan program perumahan. Dari data yang ada BRI mencatatkan penyaluran pembiayaan terbesar dengan nilai sekitar Rp 13,5 triliun.
Sementara itu, dari sisi persebaran wilayah, Jawa Tengah mencatatkan penyaluran sekitar Rp 6,7 Triliun, disusul Jawa Timur sebesar Rp 4,8 Triliun dan Jawa Barat sebesar Rp 4,6 Triliun.
Menteri PKP menilai dukungan perbankan sangat penting untuk memastikan program pemerintah dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha dan masyarakat yang membutuhkan.
“Keberhasilan program pembiayaan perumahan membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah, perbankan, regulator, serta pelaku usaha di berbagai daerah. Bunga Rendah, Pembiayaan Harus Berpihak kepada Rakyat,” tegasnya.
Dirinya juga menekankan bahwa kebijakan pembiayaan UMKM harus memberikan kesempatan yang lebih luas bagi pelaku usaha kecil untuk berkembang. Menurutnya, pelaku UMKM perlu memperoleh akses pembiayaan dengan persyaratan dan suku bunga yang terjangkau agar dapat meningkatkan kapasitas usaha tanpa terbebani biaya pinjaman yang tinggi.
Dirinya menilai kebijakan pemerintah yang memberikan kemudahan pembiayaan bagi usaha kecil merupakan langkah tepat untuk memperkuat ekonomi rakyat.
Diantaranya melalui kemudahan akses pembiayaan bagi pinjaman bernilai hingga Rp100 juta yang, berdasarkan skema yang dipaparkan, dapat diberikan tanpa agunan dengan bunga sebesar 0,5% per bulan. Skema tersebut dinilai dapat membantu pelaku UMKM mengakses modal usaha secara lebih terjangkau.
“Jangan sampai UMKM diberikan bunga yang tinggi, sementara pengusaha besar justru mendapatkan bunga yang rendah. Kebijakan pembiayaan harus berpihak kepada rakyat dan memberikan kesempatan bagi pelaku usaha kecil untuk berkembang,” tegas Maruarar.
(haa/haa)
