
Jakarta, CNBC Indonesia – Fenomena joki gagal bayar (galbay) pada layanan pinjaman daring (pindar) masih marak di kalangan masyarakat. Joki pinjol ini menawarkan jasa untuk membantu debitur menghindari kewajiban pembayaran utang, bahkan menjanjikan penghapusan riwayat gagal bayar (Galbay) hingga pencairan dana pinjaman online.
Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Agusman mengatakan, praktik joki galbay dapat merugikan pemberi pinjaman atau lender, dengan menekan kualitas pendanaan industri.
Di sisi lain, praktik tersebut juga merugikan peminjam atau borrower atau masyarakat peminjam dana karena dapat menimbulkan masalah keuangan dan mengganggu akses pembiayaan pada masa mendatang.
“Riwayat gagal bayar tetap tercatat dalam SLIK sehingga dapat menyulitkan akses pembiayaan di kemudian hari,” ujar Agusman dalam keterangan tertulis, Senin, (16/11/2026).
Lebih lanjut, OJK terus memperkuat pengawasan terhadap industri pinjaman daring atau Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). Upaya tersebut dilakukan dengan mendorong penyelenggara meningkatkan kualitas analisis pendanaan, pemantauan, serta edukasi kepada masyarakat.
OJK juga terus mengevaluasi kecukupan ketentuan untuk mencegah praktik joki gagal bayar sekaligus menjaga industri LPBBTI tetap sehat dan berkelanjutan. Langkah ini dilakukan agar masyarakat semakin memahami risiko penggunaan jasa perantara ilegal dalam mengakses maupun menyelesaikan pinjaman online.
Adapun penggunaan jasa joki pinjol memiliki sejumlah risiko. Berikut diantara risiko tersebut, dikutip dari laman Instagram resmi OJK:
Bahaya Menggunakan Joki Pinjol:
– Penyalahgunaan data pribadi
– Risiko penipuan
– Tidak punya kontrol atas pinjaman
– Tarif joki yang mahal
Untuk menghindari praktik tersebut, masyarakat diimbau mengabaikan tawaran jasa joki pinjol dan melakukan pengajuan pinjaman secara mandiri melalui penyelenggara yang resmi serta berizin OJK. Masyarakat juga perlu menjaga kerahasiaan data pribadi dengan tidak memberikan dokumen identitas seperti KTP, SIM, atau paspor kepada orang yang tidak dikenal.
(ayh/ayh)



















