• Latest
  • Trending
  • All
  • Business
  • Politics
Utang BUMN Dihapus Bisa Kena Pajak Nol Rupiah, Ini Syaratnya!

Utang BUMN Dihapus Bisa Kena Pajak Nol Rupiah, Ini Syaratnya!

November 18, 2026
Ada Lebih dari 5 Perusahaan Antre IPO, Ini Bocoran dari BRI Danareksa

Ada Lebih dari 5 Perusahaan Antre IPO, Ini Bocoran dari BRI Danareksa

November 18, 2026
BI Rate Naik Jadi 6%, Pelaku Pasar Ungkap Efeknya ke Saham-Reksa Dana

BI Rate Naik Jadi 6%, Pelaku Pasar Ungkap Efeknya ke Saham-Reksa Dana

November 18, 2026
Ajaib Kripto Hadirkan Tokenized Stock Perpetual SpaceX, NVIDIA, Tesla

Ajaib Kripto Hadirkan Tokenized Stock Perpetual SpaceX, NVIDIA, Tesla

November 18, 2026
Bukti Orang RI Makin Gemar Belanja Online, Tapi Makin Hemat

Bukti Orang RI Makin Gemar Belanja Online, Tapi Makin Hemat

November 18, 2026
BI Rate Naik Jadi 6%, Ini Kata Para Bankir

BI Rate Naik Jadi 6%, Ini Kata Para Bankir

November 18, 2026
Demutualisasi, BEI Buka Pintu Pemegang Saham Baru, Tak Cuma Sekuritas

Demutualisasi, BEI Buka Pintu Pemegang Saham Baru, Tak Cuma Sekuritas

November 18, 2026
BEI Ungkap Alasan Cabut Izin Anggota Bursa Paramitra Alfa Sekuritas

BEI Ungkap Alasan Cabut Izin Anggota Bursa Paramitra Alfa Sekuritas

November 18, 2026
Banjir Insentif, BI Pede Suku Bunga 6% Tak Langsung Tekan Ekonomi RI

Banjir Insentif, BI Pede Suku Bunga 6% Tak Langsung Tekan Ekonomi RI

November 18, 2026
BI Waspada Serangan Siber, Siapkan 4 Jurus Jaga Transaksi Digital

BI Waspada Serangan Siber, Siapkan 4 Jurus Jaga Transaksi Digital

November 18, 2026
IHSG Ditutup Melemah 1,07% ke Level 5.247,8

IHSG Ditutup Melemah 1,07% ke Level 5.247,8

November 18, 2026
BI Siapkan Himbara Jadi Bank Kliring Renminbi, Ini Bocorannya!

BI Siapkan Himbara Jadi Bank Kliring Renminbi, Ini Bocorannya!

November 18, 2026
DPR Buka Suara Soal Kekhawatiran Gagal Bayar Obligasi Daerah

DPR Buka Suara Soal Kekhawatiran Gagal Bayar Obligasi Daerah

November 18, 2026
  • Home
  • ENTREPRENEUR
  • Lifestyle
  • Market
  • News
Wednesday, November 18, 2026
Business Review Asia
  • Home
  • ENTREPRENEUR
  • Lifestyle
  • Market
  • News
No Result
View All Result
Business Review Asia
No Result
View All Result
Home News

Utang BUMN Dihapus Bisa Kena Pajak Nol Rupiah, Ini Syaratnya!

22 minutes ago
in News
Utang BUMN Dihapus Bisa Kena Pajak Nol Rupiah, Ini Syaratnya!
Share on FacebookShare on Twitter




Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah memberikan fasilitas perpajakan berupa PPh final 0% atas keuntungan yang diperoleh BUMN dan anak usaha BUMN dari pembebasan utang dalam rangka restrukturisasi perusahaan.

Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2026 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi yang Melibatkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), Perusahaan Induk Investasi, Perusahaan Induk Operasional, dan Entitas yang Dimilikinya. PP ini ditetapkan Presiden Prabowo Subianto pada 19 Oktober 2026 dan berlaku sejak diundangkan.

Dikutip dari dokumen PP yang diterima CNBC Indonesia, keuntungan dari pembebasan utang yang pada dasarnya merupakan objek Pajak Penghasilan kini dapat dikenai tarif PPh final 0%, sepanjang memenuhi sejumlah persyaratan.

Namun, fasilitas ini tidak berlaku untuk seluruh BUMN yang memiliki utang. Ada persyaratan khusus, termasuk debitur harus berada dalam proses likuidasi.

Syarat BUMN bisa menghapus utang dengan PPh final 0%

Berdasarkan Pasal 24 dan Pasal 25 PP 41/2026, terdapat beberapa persyaratan penting. Pertama, utang harus merupakan pinjaman yang sah.

Pinjaman harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:

  • Kreditur mengakui pinjaman secara ekonomi dan legal.
  • Memiliki tanggal jatuh tempo.
  • Ada kewajiban membayar kembali pokok pinjaman.
  • Memiliki jadwal pembayaran pokok dan imbal hasil.
  • Ketika pinjaman diberikan, debitur memiliki kemampuan memperoleh pinjaman dari kreditur independen dan membayar kembali pinjaman.
  • Didasarkan pada perjanjian pinjaman yang sah.
  • Ada konsekuensi hukum jika debitur gagal membayar.
  • Kreditur memiliki hak tagih sebagaimana kreditur independen.

Kedua, kreditur dan debitur harus memiliki hubungan istimewa. Keduanya harus merupakan entitas restrukturisasi dalam lingkungan BUMN. Ketiga, debitur harus dalam proses likuidasi.

Proses tersebut harus dibuktikan dengan akta keputusan RUPS mengenai pembubaran perusahaan yang diikuti likuidasi atau berdasarkan penetapan pengadilan. Keempat, penghapusan utang harus mendapatkan persetujuan tertentu.

  • Untuk kreditur BUMN, persetujuan harus mengikuti ketentuan penghapusbukuan dan penghapustagihan di bidang BUMN.
  • Untuk kreditur anak usaha BUMN, persetujuan mengikuti kewenangan dalam anggaran dasar perusahaan.

Kelima, utang harus sudah diakui sebelum 1 Januari 2026. Termasuk pengakuan utang atas bunga pinjaman yang timbul setelah 1 Januari 2026 dari pokok utang tersebut.

Entitas yang utangnya dibebaskan wajib menyampaikan pemberitahuan ke Direktur Jenderal Pajak (DJP) berikut dokumen pendukung, paling lama enam bulan setelah tanggal efektif pembebasan utang. Jika entitas akan direstrukturisasi lagi sebelum enam bulan, pemberitahuan harus disampaikan sebelum tanggal efektif restrukturisasi berikutnya.

Dokumen pendukungnya mencakup:

  • surat pernyataan kesesuaian subjek dan objek pembebasan utang;
  • akta RUPS pembubaran atau penetapan pengadilan soal likuidasi;
  • dokumen persetujuan penghapustagihan;
  • perjanjian utang piutang;
  • dokumen pelunasan dari kreditur.

Surat pernyataan ditandatangani Kepala Badan Pelaksana, untuk restrukturisasi dengan maksud meningkatkan kinerja atau menambah nilai dan untuk restrukturisasi anak usaha BUMN.

Adapun, untuk maksud penyehatan, penandatangannya Kepala BP BUMN. Untuk maksud penyelamatan, penandatangannya Kepala BP BUMN selaku ketua komite penyelamatan. Pejabat tersebut juga bertanggung jawab atas kesesuaian subjek dan objek.

Saat melapor, entitas yang membebaskan dan dibebaskan utangnya juga harus memenuhi syarat Surat Keterangan Fiskal dan melunasi utang pajak yang masih harus dibayar.

Jika persyaratan, dokumen, atau tenggat pelaporan tidak dipenuhi, fasilitas PPh final 0% tidak berlaku dan transaksi dikenai PPh sesuai ketentuan umum. Hal yang sama berlaku jika proses likuidasi dibatalkan.

Perlakuan perpajakan dalam PP ini berlaku hingga 31 Desember 2029, dengan syarat pemberitahuan sudah disampaikan ke DJP paling lambat pada tanggal itu. Menteri Keuangan dan Kepala BP BUMN wajib mengevaluasi pemberian fasilitas perpajakan ini paling lama dua tahun sejak PP berlaku.

“Perlakuan perpajakan dalam rangka penatausahaan struktur kepemilikan dan/atau restrukturisasi BUMN dan Anak Usaha BUMN yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2029,” tulis pasal 37 ayat 2.

(haa/haa)

[Gambas:Video CNBC]

Source link

Share196Tweet123
  • Trending
  • Comments
  • Latest
Is GESARA and NESARA About to Become a Reality?

Is GESARA and NESARA About to Become a Reality?

March 7, 2026
Mau Buka Indomaret & Alfamart? Segini Dana yang Harus Disiapkan

Mau Buka Indomaret & Alfamart? Segini Dana yang Harus Disiapkan

February 14, 2026
Diawasi Bappepti-BI, Bursa Berjangka Makin Dipercaya Investor

Diawasi Bappepti-BI, Bursa Berjangka Makin Dipercaya Investor

January 5, 2026
Danantara Bakal Dapat Pendanaan dari Bank Asing Rp 161 Triliun

Danantara Bakal Dapat Pendanaan dari Bank Asing Rp 161 Triliun

0
Belum Submit Laporan Keuangan 2024, BEI Gembok & Denda 68 Emiten Ini

Belum Submit Laporan Keuangan 2024, BEI Gembok & Denda 68 Emiten Ini

0
Dibuka Menguat, IHSG Galau Tiba-tiba Merosot ke Zona Merah

Dibuka Menguat, IHSG Galau Tiba-tiba Merosot ke Zona Merah

0
Utang BUMN Dihapus Bisa Kena Pajak Nol Rupiah, Ini Syaratnya!

Utang BUMN Dihapus Bisa Kena Pajak Nol Rupiah, Ini Syaratnya!

November 18, 2026
Ada Lebih dari 5 Perusahaan Antre IPO, Ini Bocoran dari BRI Danareksa

Ada Lebih dari 5 Perusahaan Antre IPO, Ini Bocoran dari BRI Danareksa

November 18, 2026
BI Rate Naik Jadi 6%, Pelaku Pasar Ungkap Efeknya ke Saham-Reksa Dana

BI Rate Naik Jadi 6%, Pelaku Pasar Ungkap Efeknya ke Saham-Reksa Dana

November 18, 2026
Business Review Asia

Copyright © 2025 .

Navigate Site

  • Home
  • ENTREPRENEUR
  • Lifestyle
  • Market
  • News

Follow Us

No Result
View All Result
  • Home
  • ENTREPRENEUR
  • Lifestyle
  • Market
  • News

Copyright © 2025 .