
Jakarta, CNBC Indonesia – Perkembangan teknologi keuangan tidak hanya membuka peluang baru bagi industri jasa keuangan, tetapi juga menghadirkan tantangan baru berupa kejahatan finansial yang semakin kompleks, mulai dari penipuan berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) hingga pencucian uang melalui aset kripto, kini menjadi perhatian regulator dan aparat penegak hukum.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai perkembangan teknologi, khususnya aset keuangan digital dan aset kripto (AKD-AK), telah membuka ruang bagi munculnya berbagai modus penyalahgunaan teknologi untuk aktivitas ilegal. Terlebih, kejahatan tersebut kini dapat melibatkan berbagai negara dengan pelaku, platform, aset, hingga korban yang berada di yurisdiksi berbeda.
Kondisi tersebut mendorong OJK memperkuat kerja sama dengan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) dalam menghadapi risiko kejahatan dan penyalahgunaan aset keuangan digital dan kripto.
Penguatan kerja sama tersebut mengemuka dalam forum 9th Southeast Asia Cryptocurrencies Working Group Meeting yang digelar di Yogyakarta pada 18-20 November 2026, dengan dukungan Pemerintah Jepang.
Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Adi Budiarso mengatakan perkembangan teknologi keuangan memang memberikan berbagai peluang bagi pengembangan sektor keuangan. Namun, di sisi lain, teknologi tersebut juga dapat disalahgunakan untuk aktivitas ilegal dengan modus yang semakin beragam.
Menurutnya, pesatnya perkembangan industri aset digital, kemudahan transaksi lintas negara, serta perbedaan aturan dan kesiapan pengawasan di masing-masing negara menjadi tantangan tersendiri dalam menangani kejahatan keuangan digital.
“Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi domestik dan internasional yang erat, mengingat perusahaan, platform, aset, dan korban dapat berada di berbagai yurisdiksi. Pertukaran informasi dan koordinasi lintas negara menjadi sangat penting untuk memperkuat efektivitas penanganan kejahatan keuangan digital,” kata Adi dalam keterangan resmi, Rabu (18/11/2026).
Salah satu tantangan yang disoroti adalah penerapan Financial Action Task Force (FATF) Travel Rule yang belum merata di berbagai negara. Padahal, aturan tersebut berperan dalam memastikan ketersediaan informasi identitas pengirim dan penerima dalam transaksi aset digital.
Belum meratanya penerapan aturan ini membuat informasi mengenai pihak yang terlibat dalam transaksi aset digital lintas negara belum tersedia secara menyeluruh. Hal tersebut dapat menyulitkan proses pengawasan maupun penelusuran transaksi yang terindikasi berkaitan dengan aktivitas ilegal.
Dalam forum tersebut, sejumlah isu strategis turut dibahas, mulai dari perkembangan kejahatan siber dan penyalahgunaan aset virtual, penipuan berbasis kecerdasan buatan (AI-enabled fraud), pencucian uang melalui aset kripto, hingga pengawasan stablecoin.
Para delegasi juga membahas tantangan investigasi dan penelusuran aset digital lintas negara, termasuk pertukaran informasi dengan sektor swasta dan studi kasus penegakan hukum.
Adi menekankan pentingnya mengintegrasikan informasi keuangan, keamanan siber, pengaduan konsumen, aset virtual, serta penegakan hukum. Upaya tersebut perlu didukung mekanisme pertukaran informasi yang lebih cepat dan pemanfaatan teknologi untuk menelusuri transaksi.
Pertemuan ini diikuti oleh perwakilan sejumlah negara di Asia Tenggara, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Kamboja, Laos, dan Singapura, serta melibatkan institusi dari Jepang dan Amerika Serikat.
Selain regulator sektor keuangan, forum tersebut juga menghadirkan aparat penegak hukum, organisasi internasional seperti INTERPOL, akademisi, asosiasi industri, serta perusahaan yang bergerak di bidang analisis dan pemantauan transaksi berbasis teknologi blockchain.
Melalui forum ini, OJK dan UNODC berharap koordinasi antarotoritas dapat semakin kuat, kapasitas pengawasan dan penegakan hukum meningkat, serta mekanisme pertukaran informasi menjadi lebih responsif dalam menghadapi perkembangan kejahatan keuangan digital.
Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung pertumbuhan industri aset keuangan digital dan kripto yang inovatif dan berintegritas, sekaligus memperkuat pelindungan konsumen serta menjaga stabilitas sistem keuangan.
(asr/asr)

















