
Jakarta, CNBC Indonesia – Bank Indonesia (BI) akhirnya memutuskan menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 6% pada Oktober 2026. Keputusan ini diambil setelah bank sentral mempertimbangkan arah kebijakan moneter Amerika Serikat (AS) yang semakin hawkish serta kebutuhan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan global.
Gubernur BI Destry Damayanti mengungkapkan, bank sentral sebelumnya berupaya menghindari kenaikan suku bunga acuan. Namun, perkembangan global terakhir membuat BI harus mengambil langkah untuk memperkuat stabilitas perekonomian, khususnya menjaga nilai tukar dan mengendalikan ekspektasi inflasi.
Menurut Destry, arah kebijakan moneter AS ke depan diperkirakan semakin hawkish, dengan ekspektasi kenaikan suku bunga pada Desember. Di sisi lain, inflasi headline Indonesia tercatat sebesar 3,23%, sehingga diperlukan upaya untuk menjaga ekspektasi inflasi tetap terkendali sekaligus memperkuat rupiah.
“Perkembangan terakhir dan melihat arah kebijakan AS ke depan, mereka akan sangat hawkish, peningkatan bunga Desember. Di satu sisi kita melihat inflasi headline 3,23%, jadi perlu anchor inflasi dan mengangkat dari rupiah itu sendiri. Sehingga kami kemarin putuskan kenaikan BI Rate 25 bps jadi BI Rate 6%,” ujar Destry dalam Financial Forum 2026.
Dia menjelaskan, BI sempat mempertahankan suku bunga acuan pada Juli, Agustus, dan September. Namun, pada Oktober, kondisi mengharuskan bank sentral mengambil keputusan kenaikan BI Rate.
Meski menaikkan suku bunga, Destry menegaskan BI tidak mengabaikan kebutuhan untuk menjaga likuiditas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, kenaikan BI Rate disertai dengan berbagai kebijakan pelengkap, mulai dari insentif lindung nilai atau hedging hingga pelonggaran likuiditas perbankan.
BI Tarik Modal Asing US$14,1 Miliar
Destry mengungkapkan, BI juga memberikan insentif untuk mendorong aliran modal asing masuk ke Indonesia melalui berbagai instrumen, termasuk transaksi swap dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF).
Insentif terbesar diberikan melalui instrumen DNDF dengan porsi mencapai 45%. Skema ini diharapkan mendorong investor mengonversi dolar AS ke rupiah sehingga menambah pasokan valuta asing di pasar domestik.
Upaya tersebut, kata Destry, berhasil mendatangkan aliran modal asing sebesar US$14,1 miliar sejak Juni hingga pertengahan November 2026.
Meski demikian, BI menilai upaya stabilisasi pasar keuangan tidak cukup hanya mengandalkan instrumen moneter. Perbaikan struktural pada neraca pembayaran Indonesia (NPI), terutama dari sisi ekspor, impor, serta peningkatan investasi asing langsung atau foreign direct investment (FDI), tetap dibutuhkan.
GWM Diturunkan, Likuiditas Rp89,9 Triliun Masuk Perbankan
Di tengah keputusan menaikkan BI Rate, BI juga mengambil langkah untuk menjaga ketersediaan likuiditas perbankan.
Salah satunya melalui penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) sebesar 1 poin persentase pada November dan kembali diturunkan 1 poin persentase pada Desember. Dengan demikian, GWM turun dari 9% menjadi 7%.
Destry mengatakan, kebijakan tersebut memberikan tambahan likuiditas bagi perbankan agar tetap mampu menyalurkan kredit kepada dunia usaha dan masyarakat.
“Likuiditas kami jaga, kita turunkan GWM 1% di November dan 1 Desember another 1%, jadi overall GWM turun dari 9% jadi 7%. Ada tambahan likuiditas bank untuk salurkan kredit,” jelasnya.
Secara khusus, penurunan GWM sebesar 1 poin persentase pada November telah menambah likuiditas perbankan sebesar Rp89,9 triliun.
Selain itu, BI juga mengoptimalkan kebijakan makroprudensial melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM). Melalui kebijakan ini, BI memberikan insentif hingga 5% bagi bank yang menyalurkan kredit ke sektor-sektor prioritas strategis.
Hingga November 2026, insentif likuiditas yang telah disalurkan kepada perbankan mencapai Rp466,2 triliun atau setara 5,16% dari Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan.
Destry mengatakan, kebijakan insentif likuiditas tersebut mulai menunjukkan dampak terhadap penyaluran kredit di sejumlah sektor prioritas.
Dia mencontohkan, kredit baru di sektor pertanian dan industri hilirisasi meningkat dari Rp214 triliun menjadi Rp232 triliun.
Sementara itu, pembiayaan sektor perumahan juga mengalami peningkatan dari sebelumnya Rp40 triliun menjadi Rp63 triliun.
Menurut Destry, perkembangan ini menunjukkan bahwa kebijakan makroprudensial BI dapat mendukung penyaluran pembiayaan ke sektor-sektor yang menjadi prioritas pembangunan ekonomi.
(haa/haa)



















