
Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengungkapkan perkembangan terbaru rencana penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) Bank Jakarta. Saat ini, persiapan IPO bank milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut masih dalam tahap kajian dan asesmen internal dengan pendampingan Mandiri Sekuritas.
Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Yustinus Prastowo mengatakan, pihaknya juga tengah menyusun rencana non-deal roadshow untuk menjajaki minat calon investor besar terhadap rencana IPO Bank Jakarta.
“Kita sedang menyusun rencana non-deal roadshow untuk menjajaki investor-investor besar, calon investor besar yang berminat di awal. Sambil kita konsultasi dengan OJK juga, dengan lembaga-lembaga yang lain terkait timing-nya,” ujar Prastowo selepas Pengukuhan Kepala Otoritas Jasa Keuangan Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (KOJT) di Gedung AA Maramis, Jumat (20/11/2026).
Menurutnya, Pemprov DKI juga masih mempertimbangkan momentum yang tepat untuk membawa Bank Jakarta ke pasar modal. Hal ini sejalan dengan upaya pembenahan pasar modal yang diharapkan dapat menciptakan kondisi lebih kondusif bagi pelaksanaan IPO.
Prastowo mengungkapkan, Pemprov DKI memiliki target optimistis agar IPO Bank Jakarta dapat terlaksana pada pertengahan 2027. Namun, realisasi target tersebut akan tetap mempertimbangkan kondisi pasar serta masukan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI).
“Harapannya mudah-mudahan bisa di pertengahan 2027, kalau ini ya target optimistisnya. Tapi nanti kita lihat market dan kita juga akan minta saran nanti dari OJK, dari bursa efek, kira-kira pasnya di mana,” katanya.
Adapun terkait target dana yang akan dihimpun melalui IPO, Yustinus mengatakan pihaknya masih menunggu hasil asesmen dari penjamin emisi atau underwriter.
Dia menjelaskan, rencana IPO Bank Jakarta bukan semata-mata ditujukan untuk memperoleh tambahan modal. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya membangun kepercayaan publik terhadap bank daerah tersebut.
Menurutnya, keterlibatan investor publik melalui pasar modal diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan kredibilitas Bank Jakarta. Selain itu, tambahan modal dari aksi korporasi tersebut juga akan memperluas kapasitas bank dalam menyalurkan kredit dan pembiayaan.
“Satu kan seperti arahan Pak Gubernur untuk membangun trust. Kalau ada keterlibatan publik pasti akan lebih transparan dan lebih kredibel. Yang kedua, tentu saja dengan penambahan modal akan memperluas, memperlebar space Bank Jakarta dalam memberikan dukungan penyaluran kredit maupun pinjaman,” jelasnya.
Lebih lanjut, Prastowo menyebut penguatan peran Bank Jakarta juga berkaitan dengan kebutuhan pembiayaan pembangunan di Ibu Kota. Menurutnya, Jakarta tidak bisa terus-menerus mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terlebih dengan adanya pemangkasan dana bagi hasil (DBH).
Dalam kondisi tersebut, badan usaha milik daerah (BUMD) diharapkan dapat mengambil peran lebih besar sebagai salah satu aktor utama dalam pembiayaan pembangunan Jakarta.
Prastowo juga menjelaskan, persiapan IPO Bank Jakarta saat ini dilakukan dengan sejumlah pembenahan internal. Salah satunya melalui penguatan tata kelola dengan menunjuk jajaran dewan komisaris dan direksi yang profesional serta memastikan tidak adanya intervensi dalam pengelolaan bank.
Dari sisi fundamental, pembenahan kualitas aset, termasuk perbaikan rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL), juga terus dilakukan. Selain itu, penguatan teknologi informasi (IT) sebagai fondasi utama operasional perbankan turut menjadi perhatian melalui investasi yang cukup besar.
“Yang keempat, saya rasa prosesnya yang membedakan mungkin saat ini kami betul-betul meng-hire profesional, Mandiri Sekuritas dan lain-lain yang membantu memastikan advisory-nya jalan, dan nanti mereka menjadi underwriter yang kredibel,” ungkap Prastowo.
Terkait penjajakan investor, Prastowo mengatakan fokus awal non-deal roadshow masih diarahkan ke investor domestik. Beberapa pihak yang akan dijajaki komunikasinya antara lain Indonesia Investment Authority (INA) dan International Finance Corporation (IFC).
Pemprov DKI juga berencana meminta masukan dari sejumlah perwakilan investor asing yang berada di Jakarta, termasuk representasi Jepang. Meski demikian, penjajakan ke investor luar negeri belum menjadi fokus utama pada tahap awal persiapan IPO tersebut.
“Mungkin nanti ada ke sana, tapi sekarang kita fokus ke dalam negeri. INA, lalu ada IFC, begitu-begitu kita akan komunikasi lebih awal. Termasuk representasi Jepang di Jakarta kan ada ya, kita akan lebih awal minta masukan,” pungkasnya.
(ayh/ayh)


















