
Jakarta, CNBC Indonesia – Bank Indonesia (BI) menghadapi dilema berat dalam menentukan arah kebijakan moneter di tengah tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan meningkatnya risiko inflasi domestik.
Di satu sisi, BI perlu menjaga stabilitas rupiah dari derasnya arus modal keluar dan potensi kenaikan suku bunga Amerika Serikat. Namun, di sisi lain, tekanan harga pangan akibat fenomena El Nino juga membayangi inflasi dalam negeri.
Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) menilai kondisi tersebut membuat ruang gerak BI semakin terbatas dalam menjalankan mandat menjaga stabilitas nilai tukar dan tingkat harga domestik.
LPEM FEB UI menilai menaikkan suku bunga tidak memiliki dampak signifikan dalam mengatasi inflasi dan tidak efektif karena ada obligasi pemerintah yang memberikan daya tarik untuk investor asing.
“LPEM FEB UI menilai kenaikan suku bunga kemungkinan tidak dapat mengatasi inflasi akibat gangguan pasokan, sementara arus modal yang kembali masuk ke obligasi pemerintah sebetulnya sudah dapat membantu tekanan rupiah,” ucap LPEM FEB UI dikutip pada Jumat (20/11/2026).
Rupiah Tertekan, Arus Keluar Masih Jadi PR BI
Menurut LPEM FEB UI, dilema BI terutama terlihat dari dua tekanan yang berkembang secara bersamaan. Dari sisi eksternal, stabilitas rupiah masih terancam oleh arus modal keluar, ketidakpastian pasar keuangan global, serta meningkatnya ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed.
LPEM FEB UI mencatat Indonesia mengalami arus keluar modal bersih sebesar US$740 juta sepanjang periode 15 Oktober hingga 10 November 2026. Arus keluar tersebut terutama berasal dari pasar saham dengan net outflow mencapai US$700 juta.
Tekanan juga terlihat di pasar obligasi pemerintah. Imbal hasil (yield) surat utang pemerintah tenor 10 tahun meningkat dari 7,24% pada 15 Oktober menjadi 7,69% pada 10 November 2026.
Kondisi tersebut turut memberikan tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Dalam satu bulan terakhir, rupiah terdepresiasi 1,72% secara bulanan dari Rp17.930 per dolar AS pada 13 Oktober menjadi Rp18.241 per dolar AS pada 13 November 2026.
Sepanjang 2026, rupiah telah melemah 9,35% secara year-to-date (ytd), menjadikannya mata uang dengan kinerja terburuk kedua di antara negara berkembang setelah lira Turki.
Tekanan terhadap rupiah juga diperburuk oleh kekhawatiran investor terkait rencana penyedia indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI) mengenai transparansi dan kelayakan investasi di pasar modal Indonesia.
Sementara itu, ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed semakin menguat. Pasar memperkirakan peluang kenaikan Fed Funds Rate (FFR) sebesar 25 basis poin pada Desember mencapai 88,5%, meningkat dari 76,3% pada pekan sebelumnya.
Dalam kondisi tersebut, BI menghadapi tekanan untuk mempertahankan daya tarik aset keuangan domestik dan mencegah pelemahan rupiah semakin dalam.
El Niño Tingkatkan Risiko Inflasi
Namun, persoalan tidak berhenti pada stabilitas nilai tukar. Dari sisi domestik, tekanan inflasi juga berpotensi meningkat, terutama akibat kenaikan harga pangan yang dipengaruhi gangguan produksi.
LPEM FEB UI menyoroti fenomena El Nino yang berpotensi mengganggu produksi pertanian dan pasokan pangan hingga akhir tahun. Kondisi tersebut dapat mendorong kenaikan harga komoditas hortikultura akibat penurunan hasil dan volume panen.
Bahkan, meningkatnya risiko bencana terkait iklim, seperti kekeringan dan kebakaran hutan, berpotensi memperburuk gangguan produksi komoditas sekaligus distribusi logistik.
Tekanan inflasi juga berpotensi datang dari sisi permintaan. Periode libur Natal dan Tahun Baru diperkirakan meningkatkan permintaan musiman, khususnya untuk transportasi dan pangan.
Secara umum, inflasi Indonesia memang melandai menjadi 3,23% secara tahunan (year-on-year/yoy) pada Oktober 2026, dibandingkan 3,28% pada September 2026. Angka tersebut masih berada dalam sasaran inflasi BI sebesar 1,5%-3,5%.
Namun, inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau justru meningkat menjadi 4,82% pada Oktober 2026 dari 4,37% pada bulan sebelumnya.
Kenaikan tersebut terutama dipicu oleh lonjakan harga cabai rawit, ikan segar, dan beras akibat penurunan produksi di sejumlah daerah sentra pangan yang terdampak El Niño.
Naikkan Suku Bunga Jadi 6%, Gubernur BI – DPR RI Buka Suara
Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti menegaskan kenaikan suku bunga BI sebesar 25 basis poin menjadi 6% pada November 2026 merupakan kebijakan pre-emptive merespons ancaman tekanan ekonomi mendatang.
Ancaman itu kata dia berasal dari potensi kenaikan suku bunga bank sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve atau The Fed pada Desember.
“Kita naik (suku bunga) tuh pre-emptive. Kita mengantisipasi, nanti The Fed juga naikin, Desember,” ujarnya kepada awak media saat ditemui usai Financial Forum 2026 di Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (19/11/2026).
Gubernur BI Destry Damayanti mengungkapkan, bank sentral sebelumnya berupaya menghindari kenaikan suku bunga acuan. Namun, perkembangan global terakhir membuat BI harus mengambil langkah untuk memperkuat stabilitas perekonomian, khususnya menjaga nilai tukar dan mengendalikan ekspektasi inflasi.
Menurut Destry, arah kebijakan moneter AS ke depan diperkirakan semakin hawkish, dengan ekspektasi kenaikan suku bunga pada Desember. Di sisi lain, inflasi headline Indonesia tercatat sebesar 3,23%, sehingga diperlukan upaya untuk menjaga ekspektasi inflasi tetap terkendali sekaligus memperkuat rupiah.
Dia menjelaskan, BI sempat mempertahankan suku bunga acuan pada Juli, Agustus, dan September. Namun, pada Oktober, kondisi mengharuskan bank sentral mengambil keputusan kenaikan BI Rate.
Meski menaikkan suku bunga, Destry menegaskan BI tidak mengabaikan kebutuhan untuk menjaga likuiditas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, kenaikan BI Rate disertai dengan berbagai kebijakan pelengkap, mulai dari insentif lindung nilai atau hedging hingga pelonggaran likuiditas perbankan.
Destry mengungkapkan, BI juga memberikan insentif untuk mendorong aliran modal asing masuk ke Indonesia melalui berbagai instrumen, termasuk transaksi swap dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF).
Insentif terbesar diberikan melalui instrumen DNDF dengan porsi mencapai 45%. Skema ini diharapkan mendorong investor mengonversi dolar AS ke rupiah sehingga menambah pasokan valuta asing di pasar domestik.
Upaya tersebut, kata Destry, berhasil mendatangkan aliran modal asing sebesar US$14,1 miliar sejak Juni hingga pertengahan November 2026.
Meski demikian, BI menilai upaya stabilisasi pasar keuangan tidak cukup hanya mengandalkan instrumen moneter. Perbaikan struktural pada neraca pembayaran Indonesia (NPI), terutama dari sisi ekspor, impor, serta peningkatan investasi asing langsung atau foreign direct investment (FDI), tetap dibutuhkan.
Kenaikan BI Rate juga kata Destry memberikan sinyal bahwa bank sentral sangat fokus terhadap menjaga stabilitas.
“Kita mau anchor inflasi supaya gak kemana-mana, dan juga kita merespon dari kondisi di luar yang memang higher for longer,” ujarnya.
Sementara kemungkinan untuk kenaikan suku bunga selanjutnya, Destry menekankan bahwa tergantung untuk kondisi yang berkembang.
“Data dependent,” tegas Destry.
Sementara itu, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan langkah itu mau tidak mau harus diambil di tengah tekanan berat terhadap nilai tukar rupiah.
Misbakhun mengatakan rupiah sempat berada di kisaran Rp18.200-Rp18.300 per dolar AS. Dalam kondisi itu, kenaikan suku bunga dinilai perlu agar BI terlihat bersungguh-sungguh menjaga stabilitas.
“Kalau BI tidak menaikkan [suku bunga] ke 6%, siapa yang akan menilai BI melakukan upaya yang sungguh-sungguh?” ujar Misbakhun dalam Financial Forum 2026 di CNBC Indonesia, Jumat (20/11/2026).
Ia mengakui keputusan tersebut menimbulkan reaksi di pasar. Namun, menurutnya, hal itu wajar karena kebijakan harus diambil untuk mengantisipasi situasi yang ada. “Tidak pernah ada ekonomi yang baik-baik saja. Ekonomi yang tidak dinamis bukan ekonomi,” katanya.
(haa/haa)



















