Jakarta, CNBC Indonesia — Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa akan kembali menempatkan saldo anggaran lebih (SAL) ke perbankan. Kali ini, dia memutuskan akan menyetor ke dua Bank Pembangunan Daerah (BPD), yakni PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. (BJTM) dan PT Bank DKI (Bank Jakarta).
Kedua BPD tersebut sama-sama menyambut baik rencana tersebut. Direktur utama kedua bank tersebut menyampaikan rencana penggunaan dan dampak penempatan dana itu terhadap likuiditas.
Direktur Utama Bank Jatim, Winardi Legowo mengaku masih belum menerima pemberitahuan secara resmi terkait penempatan dana itu. Namun, BJTM menyambut baik dan siap untuk menyukseskan program pemerintah.
“Dengan adanya penempatan dana di Bank Jatim ini, nantinya akan kami salurkan melalui kredit di sektor produktif, sehingga hal tersebut mampu menggerakkan rantai pasokan ekonomi dan pada akhirnya dapat berimbas pada pertumbuhan ekonomi,” ungkap Winardi kepada CNBC Indonesia, Selasa (7/10/2025).
Ia melanjutkan, Bank Jatim senantiasa berupaya meningkatkan dana murah dari masyarakat melalui digitalisasi transaksi keuangan maupun layanan keuangan berbasis ekosistem. Lantas, biaya dana atau cost of fund (CoF) di salah satu BPD pentolan itu sejauh ini masih cukup terjaga.
Sebagai informasi, per Agustus 2025 penyaluran kredit tumbuh sebesar 13,5% yoy dengan rasio dana murah atau current account savings account (CASA) sebesar 60,4%
“Penempatan dana Pemerintah ini akan kami optimalkan untuk meningkatkan kredit terutama disektor produktif. Namun tentu saja, penyaluran kredit akan tetap dilakukan sesuai dengan aspek kehati-hatian dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku,” tambah Winardi.
Sementara itu, Direktur Utama Bank Jakarta, Agus H. Widodo menyampaikan apresiasi dan menyambut baik rencana penempatan dana itu. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bentuk kepercayaan dan dukungan strategis pemerintah terhadap peran Bank Jakarta dalam menjaga stabilitas sistem keuangan daerah serta mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di wilayah Jakarta dan sekitarnya.
“Rencana penempatan dana tersebut bukanlah bentuk permohonan tambahan likuiditas dari Bank Jakarta. Saat ini posisi likuiditas Bank Jakarta berada pada level yang sehat, dengan rasio LDR yang terjaga,” tegas Agus dalam keterangannya, Selasa (7/10/2025).
Ia melanjutkan, penempatan dana pemerintah pusat akan menjadi stimulus positif yang dapat mengakselerasi fungsi intermediasi, terutama dalam penyaluran
pembiayaan ke sektor produktif seperti UMKM, perdagangan, industri, dan sektor jasa yang berkontribusi langsung terhadap ekonomi daerah. Bank Jakarta siap melaksanakan amanah tersebut secara profesional dan prudent, dan tetap mematuhi seluruh ketentuan regulator dan menerapkan prinsip tata kelola yang baik (Good Corporate Governance).
“Fokus kami adalah memastikan bahwa setiap penyaluran kredit memiliki dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi Jakarta,” ujar Agus.
Seperti diketahui, Purbaya telah menyuntik dana segar Rp 200 triliun ke lima bank himpunan bank milik negara (himbara) pada 12 September lalu. Kelima bank tersebut adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN), dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), plus satu bank syariah, PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS).
Bank Mandiri, BNI, dan BRI mendapatkan masing-masing Rp 55 triliun, BTN sebesar Rp 25 triliun dan BSI Rp 10 triliun.
Purbaya memperkirakan akan menyerahkan Rp 10 triliun hingga Rp 20 triliun kepada Bank Jakarta. Dia berharap uang pemerintah yang ditempatkan ini bisa disalurkan sebagai kredit ke UMKM dan industri lain di Jakarta.
“Jadi nanti kita akan implementasikan strategi yang sama untuk Bank Jakarta dan mungkin satu bank lagi di kawasan Jawa Timur sana,” katanya.
(mkh/mkh)
Next Article
Aturan Lengkap! Menkeu Transfer Rp200 T ke Mandiri, BRI, BNI, BTN, BSI
