Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kebijakan penempatan dana pemerintah Rp 200 triliun di lima bank pelat merah tidak akan berdampak negatif hingga menimbulkan kredit bermasalah (non-performing loan/NPL).
Purbaya mengatakan risiko NPL perbankan selalu ada. Namun, dia berkeyakinan kebijakan ini akan menurunkan NPL. Seharusnya, kata Purbaya, kebijakan ini akan mendorong perekonomian RI dari efek perputaran likuiditas.
Ketika ekonomi naik, maka debitur – termasuk perusahaan-perusahaan yang mengakses kredit dari penempatan uang pemerintah – tentu akan menuai untung.
“Kalau NPL kan pasti ada. Jadi begini, waktu pertumbuhan ekonomi meningkat, biasanya keuntungan perusahaan-perusahaan atau yang pinjam juga bagus. Jadi ketika awal seperti ini harusnya semuanya bagus, NPL-nya justru turun,” tegas Purbaya dalam wawancara dengan CNBC Indonesia TV, Jumat (10/10/2025).
Jika NPL perbankan naik, Purbaya melihat mungkin terjadi tetapi jumlahnya terbatas dan tidak ada masalah. Dia kembali menegaskan kenaikan NPL jika terjadi bukan berasal dari kebijakan dirinya.
“Tapi bukan berarti saya gelontorin uang, mereka pinjamin ini, NPL-nya naik secara signifikan.Tidak. Apalagi kalau ekonominya betul-betul membaik,” paparnya.
Seperti diketahui, Purbaya menempatkan saldo anggaran lebih (SAL) di lima bank BUMN, meliputi Bank Rakyat Indonesia (BBRI), Bank Negara Indonesia (BBNI), Bank Mandiri (BMRI), Bank Tabungan Negara (BBTN), serta Bank Syariah Indonesia (BRIS).
Limit penempatan yang diberikan berbeda untuk masing-masing bank, yakni BRI Rp55 triliun, BNI Rp55 triliun, Mandiri Rp55 triliun, BTN Rp25 triliun, dan BSI Rp10 triliun. Penempatan ini dimulai pada 12 September 2025.
(haa/haa)
Next Article
Kemenkeu Deposito Rp 200 Triliun di Mandiri-BRI Cs, Segini Bunganya
