Jakarta, CNBC Indonesia – Emiten kertas PT Toba Pulp Lestari Tbk (INRU) buka suara terkait tudingan sebagai penyebab bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera. Perseroan membantah tuduhan tersebut dan menyatakan seluruh kegiatan operasionalnya telah sesuai dengan prinsip Pengelolaan Hutan Lestari.
INRU menjelaskan seluruh kegiatan hutan tanaman industri (HTI) telah melalui penilaian High Conservation Value (HCV) dan High Carbon Stock (HCS) oleh pihak ketiga. Dari total areal 167.912 hektare, hanya sekitar 46.000 hektare yang dikembangkan sebagai tanaman eucalyptus, sementara sisanya dipertahankan sebagai kawasan lindung dan konservasi.
“Perseroan menghormati penyampaian aspirasi publik, namun mengharapkan informasi yang disampaikan didasarkan pada data yang akurat dan dapat diverifikasi. Perseroan tetap membuka ruang dialog konstruktif untuk memastikan keberlanjutan yang adil dan bertanggung jawab di areal PBPH,” sebagaimana disampaikan dalam keterbukaan informasi BEI, Selasa, (2/12/2025).
Perseroan pun menjawab terkait munculnya rencana rekomendasi penutupan kegiatan usaha oleh Gubernur Sumatera Utara, Perseroan menyebut hal itu berawal dari aksi unjuk rasa pada 10 November 2025. Aksi tersebut dilakukan oleh Sekretariat Bersama Gerakan Ekumenis (Keadilan Ekologi Sumatera Utara) yang dipimpin sejumlah tokoh masyarakat dan aktivis lingkungan.
Namun hingga saat ini, Perseroan mengaku belum menerima salinan resmi rekomendasi tersebut. Rekomendasi masih berupa rencana yang akan disusun setelah pemerintah daerah menyelesaikan proses evaluasi operasional di sejumlah kabupaten tempat Perseroan beroperasi.
INRU juga menyatakan belum mengetahui ruang lingkup maupun substansi dari rekomendasi yang akan dikeluarkan. Meski demikian, Perseroan telah mengirim surat permohonan audiensi kepada Gubernur Sumatera Utara untuk menjelaskan posisi dan klarifikasi atas tuduhan yang muncul.
Terkait isu pencemaran lingkungan, Perseroan kembali menegaskan bahwa operasionalnya tidak menjadi penyebab bencana ekologi. Seluruh kegiatan dijalankan sesuai izin, peraturan, dan standar operasional prosedur, serta dipantau secara rutin bersama lembaga independen yang tersertifikasi.
Pada 2018, Perseroan juga telah melakukan peremajaan pabrik dengan teknologi yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, audit menyeluruh oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada 2022-2023 menyatakan Perseroan berstatus “TAAT” dan tidak ditemukan pelanggaran lingkungan maupun sosial.
“Mengenai tuduhan deforestasi, kami tegaskan bahwa Perseroan melakukan operasional pemanenan dan penanaman kembali di dalam konsesi berdasarkan tata ruang, Rencana Kerja Umum (RKU), dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang telah ditetapkan pemerintah, dengan sistem tanam panen yang berkelanjutan Perseroan menjaga kesinambungan hutan tanaman sebagai bahan baku industri pulp, sehingga jarak waktu antara pemanenan dan penanaman hanya berselang paling lama 1 bulan, sesuai dengan prosedur yang tercantum dalam dokumen Amdal,” terangnya.
Perseroan juga membantah adanya gugatan hukum berulang dari masyarakat dan menyatakan tidak terdapat kasus hukum dengan masyarakat adat. Upaya dialog konstruktif dan penguatan kemitraan terus dilakukan sebagai strategi jangka pendek maupun jangka panjang untuk menjaga hubungan harmonis dengan masyarakat sekitar.
Hingga saat ini, rencana rekomendasi penutupan belum berdampak terhadap kegiatan operasional maupun kinerja keuangan Perseroan. Produksi, pendapatan, arus kas, serta aktivitas ekonomi di sekitar wilayah operasional disebut masih berjalan normal.
Sebelumnya, Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution buka suara usai ribuan warga Sumatera Utara melakukan aksi unjuk rasa menuntut agar PT Toba Pulp Lestari (TPL) ditutup. Ia mengatakan bakal mengkaji apakah dilakukan penutupan atau pengurangan lahan konsensi PT TPL.
“Ya kita sampaikan dari kemarin ya untuk persoalan TPL yang memang kalau mengganggu itu kita sangat mendukung (ditutup), tapi di sana ada 11 ribu tenaga kerja juga, nah ini yang harus bisa sama-sama kita ambil kesimpulan,” kata Bobby Nasution, dikutip dari Detik News.
Penyebab Banjir
Sebagai informasi, Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Sumatra Barat, Sumatra Utara dan Aceh pada akhir November lalu terjadi karena beberapa penyebab seperti curah hujan tinggi. Namun juga ada alasan lain yakni kerusakan ekosistem hutan di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS).
Menurut Peneliti Hidrologi Hutan dan Konservasi DAS UGM, Hatma Suryatmojo, hutan di wilayah DAS memiliki peranan seperti penyangga hidrologis. Ini bisa menjadi spons untuk menyerap air hujan ke dalam tanah, seraya menahannya untuk tidak langsung masuk ke sungai.
Dari hasil berbagai penelitian di hutan tropis alami Kalimantan dan Sumatera, kemampuan hutan di wilayah tersebut menahan dan menampung air hujan di tajuk mencapai 15-35% dari hujan. Dengan permukaan tanah yang tidak terganggu bisa memasukkan air ke dalam tanah mencapai 55%, jadi limpasan permukaan ke badan sungai hanya 10-20% saja.
Sementara itu, kemampuan hutan mengembalikan air ke atmosfer lewat proses evapotranspirasi mencapai 25 hingga 40 persen dari total hujan.
Hatma menegaskan peranan penting hutan menjaga keseimbangan siklus air hingga mencegah banjir saat musim hujan. Saat hutan di hulu rusak atau gundul, maka mengganggu siklus hidrologi alami dan semua fungsi hutan akan menghilang.
Dia juga menyoroti deforestasi masif di beberapa wilayah di Sumatera. Data BPS Aceh dan lembaga lingkungan mencatat daerah tersebut kehilangan lebih dari 700 ribu hektar hutan pada 1990-2020.
Sementara di Sumatera Utara, wilayah tutupan hutan hanya tinggal 29% atau 2,1 juta ha pada 2020. Sumatera Barat mencatat memiliki proporsi hutan 54% atau 2,3 juta ha pada 2020, namun dengan laju deforestasi tertinggi.
Dalam catatan Walhi Sumatera Barat, provinsi itu kehilangan 320 ribu ha hutan primer dan 740 ribu ha tutupan pohon pada 2001 hingga 2024. Hanya dalam waktu satu tahun pada 2024, deforestasi di sana mencapai 32 ribu ha.
Sisa hutan di sana berada di lereng curam Bukit Barisan. Membuatnya berisiko bencana tanah longsor hingga banjir bandang.
(fsd/fsd)
