Jakarta, CNBC Indonesia – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah pada perdagangan hari ini, Kamis (12/2/2026). IHSG terkoreksi 32 poin atau 0,38% ke level 8.259,16.
Sebanyak 281 saham naik, 369 turun, dan 168 tidak bergerak. Nilai transaksi mencapai Rp 14,48 triliun, melibatkan 27,26 miliar saham dalam 1,92 juta kali transaksi. Kapitalisasi pasar turun menjadi Rp 15.003 triliun.
Berdasarkan data pasar, Bumi Resources (BUMI) menjadi saham dengan nilai transaksi terbesar, yakni Rp 3,2 triliun. Saham-saham lain yang juga ramai ditransaksikan hari ini termasuk Petrosea (PTRO), Bank Central Asia (BBCA), Rukun Raharja (RAJA) dan Bank Rakyat Indonesia (BBRI).
Mengutip Refinitiv, seluruh sektor berada di zona merah. Infrastruktur memimpin dengan pelemahan 2,75%. Lalu diikuti kesehatan 0,88% dan properti 0,72%.
Sementara itu saham konglomerat yang beberapa hari kebelakang menjadi penggerak IHSG, hari ini menjadi beban utama kinerja indeks acuan saham domestik.
Empat emiten pemberat utama kinerja IHSG hari ini masing-masing adalah Barito Renewables Energi (BREN), Bank Central Asia (BBCA), Amman Mineral Internasional (AMMN) dan Dian Swastatika Sentosa (DSSA).
Adapun perhatian utama para pelaku pasar hari ini tertuju pada upaya pemulihan kepercayaan investor global menyusul serangkaian tekanan terhadap integritas pasar modal serta penyesuaian pandangan lembaga pemeringkat internasional terhadap prospek utang Indonesia.
Bursa Efek Indonesia atau BEI kembali mengambil langkah proaktif dengan mengadakan pertemuan lanjutan bersama penyedia indeks global, Morgan Stanley Capital International atau MSCI, pada Rabu (11/2/2026).
Pertemuan ini menjadi sangat krusial mengingat status pasar modal Indonesia yang tengah mengalami pembekuan penyesuaian indeks oleh MSCI akibat isu transparansi.
Dalam diskusi tertutup tersebut, Direktur Pengembangan Bisnis BEI, Jeffrey Hendrik, memaparkan detail dari tiga rencana aksi utama yang dirancang untuk menjawab kekhawatiran investor global. Tujuan utama dari rencana tersebut adalah peningkatan keterbukaan informasi mengenai struktur kepemilikan saham emiten.
Salah satu inisiatif penting yang dibahas adalah rencana penerbitan shareholders concentration list atau daftar saham yang terindikasi memiliki pola kepemilikan terkonsentrasi.
Mekanisme ini mengadopsi praktik yang telah diterapkan di bursa saham Hong Kong, di mana tujuannya adalah memberikan peringatan dini kepada publik mengenai saham-saham dengan porsi kepemilikan publik yang terbatas.
BEI menargetkan data pemegang saham dengan kepemilikan di atas satu persen akan mulai dipublikasikan pada akhir Februari atau awal Maret mendatang, bersamaan dengan peluncuran daftar risiko konsentrasi pemegang saham tersebut.
Selain itu, BEI juga menyampaikan progres penyediaan data investor yang lebih terperinci atau granular, yang direncanakan dapat diakses pada akhir Maret. Jeffrey Hendrik menegaskan bahwa pertemuan dengan MSCI ini memang bersifat tertutup karena masih banyak detail teknis yang perlu diselaraskan.
Namun, seluruh proposal perbaikan yang disampaikan kepada MSCI nantinya juga akan didistribusikan kepada penyedia indeks global lainnya serta kepada publik.
Langkah ini diharapkan dapat memulihkan integritas pasar dan memastikan implementasi aturan free float sebesar 15% dapat berjalan efektif guna meningkatkan kualitas pasar modal domestik.
Beralih ke sektor fiskal, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap laporan terbaru dari lembaga pemeringkat Moody’s yang menurunkan outlook peringkat utang Indonesia dari Stabil menjadi Negatif.
Sebagai respons cepat, Presiden memerintahkan jajaran menteri ekonominya untuk menggelar acara “Indonesia Economic Outlook” pada Jumat (13/2/2026).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa forum ini ditujukan untuk memberikan klarifikasi menyeluruh kepada lembaga pemeringkat internasional, termasuk Moody’s, Fitch, dan S&P, mengenai fundamental ekonomi Indonesia yang sebenarnya.
Dalam forum tersebut, pemerintah berencana memaparkan strategi konkret terkait penerimaan negara yang diproyeksikan akan meningkat, serta menjelaskan rencana pembentukan dan operasional Danantara.
Penjelasan mengenai Danantara dianggap penting karena lembaga ini diharapkan menjadi motor baru dalam pengelolaan aset negara yang dapat mendukung ketahanan fiskal jangka panjang.
Airlangga menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk menjawab keraguan pasar dan lembaga pemeringkat terhadap kemampuan pemerintah dalam mengelola risiko fiskal dan menjaga stabilitas makroekonomi di tengah ketidakpastian global.
(fsd/fsd)
