Jakarta, CNBC Indonesia – PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (BJTM) atau Bank Jatim mengumumkan bahwa perseroan telah menjadi calon Ultimate Shareholder PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (BEKS) atau Bank Banten.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan (PKK) terhadap PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk sebagai calon Pemegang Saham Pengendali. Dalam penilaian tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga ditetapkan sebagai calon Ultimate Shareholder PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk.
Melalui pembelian saham, total kepemilikan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk di PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk tercatat sebesar 0,05%. Dengan struktur tersebut, Bank Jatim disetujui menjadi Pemegang Saham Pengendali, sementara Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjadi calon Ultimate Shareholder di Bank Banten.
“Dampak kejadian atau fakta material ini, Bank Jatim menjadi Pemegang Saham
Pengendali dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai calon Ultimate Shareholder Bank Banten,” sebagaimana diungkap dalam keterbukaan informasj BEI, Rabu, (3/12/2025).
Sebelumnya, Pemegang saham PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (BEKS) setuju atas penambahan pemegang saham pengendali dalam rencana pembentukan kelompok usaha bank dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (BJTM).
Hal tersebut disepakati melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 14 November 2024 di Aston Serang Hotel & Convention Center, Banten.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Bank Jatim mengumumkan rencana negosiasi untuk mengambil alih saham Bank Banten. Dalam keterbukaan informasi, Bank Jatim mengumumkan jumlah saham yang diambil sebanyak-banyaknya sebesar 476.190.476 unit dari total modal BEKS.
Materi negosiasi yang masih didiskusikan adalah mengenai nilai final rencana pengambilalihan dan waktu penyelesaian yang akan dilakukan Bank Jatim dan Bank Banten. Direksi Bank Jatim menyatakan saat ini belum memiliki saham BEKS baik secara langsung maupun tidak langsung.
Rencana akuisisi saham ini merupakan bagian dari skema pembentukan Kelompok Usaha Bank (KUB), dalam rangka pemenuhan modal inti minimum Rp3 triliun bagi (BPD), yang tenggat waktunya jatuh akhir tahun ini. Dengan skema ini, bank anggota hanya perlu memiliki modal inti sebesar Rp1 triliun. Sementara bank induk akan bertanggung jawab terhadap keberlangsungan anggota skema KUB ini.
(fsd/fsd)
