Jakarta, CNBC Indonesia – China menyatakan kesiapan untuk membantu Indonesia mengatasi krisis keuangan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh yang menelan biaya hingga US$7,27 miliar, setara sekitar Rp117,3 triliun.
Langkah ini menandai sinyal kuat Beijing untuk menjaga keberlanjutan proyek andalan Belt and Road Initiative (BRI) di Asia Tenggara tersebut.
Dalam konferensi pers di Beijing, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, menyampaikan bahwa negaranya siap berkolaborasi dengan Indonesia untuk menjaga keberlanjutan operasional Whoosh.
“China siap bekerja sama dengan Indonesia untuk memastikan pengoperasian kereta cepat Jakarta-Bandung berjalan optimal. Proyek ini diharapkan terus mendorong pembangunan ekonomi dan sosial Indonesia, serta memperkuat konektivitas kawasan,” ujar Guo, seperti dikutip media outlet Caliber.az, Minggu (26/10/2025).
Tawaran tersebut memperlihatkan komitmen China menjaga reputasi proyek unggulan BRI di Asia Tenggara. Pemerintah Indonesia, melalui Danantara, disebut akan menuntaskan rencana restrukturisasi utang Whoosh sebelum akhir tahun ini.
Sebagai informasi, kereta cepat Whoosh dioperasikan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), perusahaan patungan antara konsorsium BUMN Indonesia, Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dengan 60% saham, dan mitra China 40%.
Proyek ini awalnya dianggarkan US$6,02 miliar (sekitar Rp97 triliun), sebagian besar dibiayai pinjaman dari China Development Bank (CDB) dengan bunga tahunan 2%. Namun, pembengkakan biaya sebesar US$1,2 miliar (sekitar Rp19,3 triliun) membuat CDB memperpanjang pinjaman baru dengan bunga lebih tinggi, 3,4%.
Kendati sudah beroperasi penuh sejak Oktober 2023, performa Whoosh belum sesuai harapan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, penjualan tiket sepanjang 2024 hanya mencapai 6,06 juta, jauh di bawah proyeksi pemerintah sebesar 31 juta penumpang per tahun. Akibatnya, PSBI menanggung kerugian hingga Rp4,19 triliun (sekitar US$251,8 juta) pada 2024, dan tambahan Rp1,63 triliun (sekitar US$100,8 juta) pada paruh pertama 2025.
Kondisi tersebut menimbulkan desakan agar pemerintah turun tangan. Namun, Ketua Komite Investasi Lembaga Pengelola Investasi (LPI) sekaligus ekonom senior Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa dana publik tidak akan digunakan untuk menambal utang proyek.
“Kami tidak akan menggunakan anggaran negara untuk membayar utang proyek ini,” tegas Purbaya. “Danantara sebagai dana kekayaan negara yang mengelola aset BUMN harus mencari solusi restrukturisasi yang tepat.”
(tfa/haa)
Next Article
Perusahaan Tekstil Terkenal Ini Tutup Pabrik di Karawang
