Jakarta, CNBC Indonesia – Bank Indonesia secara resmi meluncurkan program baru Peningkatan Kapasitas serta Literasi Sinergi Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Katalis P2DD) pada dalam Festival ekonomi dan Keuangan Digital (FEKDI) dan IFSE pada Jumat (31/10/2025) di JICC, Jakarta.
Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan bahwa pentingnya peningkatan kapasitas, literasi, dan juga sinergi karena pemerintah daerah memegang peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik.
“Pemerintah daerah memegang peranan strategis mendorong pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik di seluruh penjuru Indonesia. Dengan Katalis P2DD ini tidak hanya layanan publik, tidak hanya pertumbuhan ekonomi daerah, tapi juga kesatuan bangsa itu menjadi satu dengan digitalisasi daerah katalis ini,” ucap Perry.
Program Katalis P2DD disebut sejalan dengan program Asta Cita Prabowo Subianto yang fokus pada digitalisasi ekonomi dan keuangan secara nasional maupun daerah.
Perry mengatakan bahwa program Katalis P2DD ini dirancang sebagai wadah pembelajaran, kolaborasi, berbagi praktik terbaik dalam mengimplementasikan digitalisasi keuangan daerah secara terarah dan adaptif. Selain itu, program ini juga diselenggarakan secara berkelanjutan dengan sinergi lintas instansi dan daerah.
Gubernur BI itu mengungkapkan saat ini sudah 590 dari total 640 pemerintah daerah telah digitalisasi lewat program percepatan dan perluasan digitalisasi daerah.
“Kita bersyukur Pak Menko, Pak Mendagri, terima kasih dari tim P2DD, tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah. Sekarang sekitar 590 pemda dari 640-an sekian sudah didigitalisasi,” ucapnya.
Penetrasi digital yang sudah terlihat nyata akan semakin didorong lebih luas dan optimal dengan hadirnya Katalis P2DD sebagai langkah nyata untuk peningkatan kapasitas, literasi, dan sinergi percepatan dan perluasan digitalisasi daerah.
“Katalis P2DD dengan harapan ini akan memperkuat, memperluas digitalisasi di daerah, SDM pemerintah daerah, literasi digitalisasi transaksi keuangan, kanal pembayaran digital untuk pajak dan retribusi, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan publik,” ujarnya.
Perry pun mengajak berbagai lembaga untuk sama-sama bersinergi dalam mewujudkan ekonomi dan keuangan digital Indonesia dan daerah yang berdaya tahan, inklusif, inovatif, dan berdaulat melalui Katalis P2DD dan FEKDI IFSE 2025.
“Melalui FEKDI IFSE 2025 ini, mari kita wujudkan ekonomi dan keuangan digital Indonesia dan daerah yang berdaya tahan, inklusif, inovatif, dan berdaulat menuju Indonesia maju ke depan dalam program Asta Cita di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto.”
(ras/mij)
Next Article
Integrasi Proses Bisnis, BUMI Digitalisasi Demi Perkuat Infrastruktur
