Jakarta, CNBC Indonesia – CEO Badan Pengelola Investasi Danantara Rosan Roeslani membeberkan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Kereta Cepat Indonesia – China (KCIC). Rencananya pemerintah akan menerapkan Public Service Obligation (PSO) untuk operasional Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB).
Diketahui KCJB tidak mendapatkan dana subsidi PSO, seperti moda transportasi lainnya.
“Kan tadi sudah koordinasi, untuk ke depannya mengenai Whoosh ini ada porsi memang Public Service Obligation-nya, yang ditanggung pemerintah, dan juga ada saranannya ini akan ditanggung bersama-sama,” kata Rosan, di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (5/11/2025).
Rosan mengatakan rencana ini masih dimatangkan. Namun menurutnya dipastikan pemerintah hadir untuk menanggung beban operasional dari kereta cepat ini, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang.
“Itu kan ada undang-undangnya juga memang untuk prasarana dan juga untuk mass transportation itu memang adalah tanggung jawab pemerintah. Tapi untuk saranannya dan operasionalnya bisa di BUMN atau badan usaha lainnya,” kata Rosan.
Subsidi PSO adalah subsidi yang diberikan pemerintah untuk memberikan layanan publik. Biasanya dengan adanya subsidi ini maka akan meringankan harga tiket di tingkat konsumen.
(emy/mij)
Next Article
Semester I-2025, Laba KAI Naik Tipis 6,3% ke Rp 1,17 Triliun
