Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan bahwa skema pembayaran utang kereta cepat Jakarta – Bandung dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih dalam pembahasan.
“Masih dalam pembahasan,” ujar Airlangga saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jumat (7/11/2025).
Seperti yang diketahui, Proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung menelan biaya yang tinggi dalam pembangunannya. Investasinya mencapai US$ 7,27 miliar atau sekitar Rp 120,68 triliun (Rp 16.600/US$). Adapun 75% dari investasi ini dibiayai dengan utang.
Ketika ditanya jika APBN akan digunakan untuk pembayaran utang whoosh akan menambah beban negara, Airlangga tidak memberikan jawaban.
Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa masyarakat tak perlu khawatir dan ribut terkait hutang kereta cepat Jakarta – Bandung. Menurutnya negara memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran cicilan utang proyek yang memakan biaya US$ 7,27 miliar atau setara Rp 117,3 triliun itu.
Hal ini diungkapkan Prabowo, usai meninjau Stasiun Manggarai dan meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru, Selasa (4/11/2025). Prabowo menegaskan untuk semua pihak untuk tidak meributkan permasalahan hutang ini.
“Duit yang tadinya dikorupsi, saya hemat. Gak saya kasih kesempatan. Jadi saudara-saudara saya minta bantu saya semua. Jangan kasih kesempatan koruptor-koruptor itu merajalela. Uang nanti banyak untuk kita, untuk rakyat semua,” tambahnya.
Prabowo juga menekankan, bahwa pemerintah memang harus membayar senilai Rp 1,2 triliun per tahun, namun sudah banyak manfaat yang didapatkan rakyat dari proyek kereta cepat ini. Seperti mengurangi kemacetan, polusi, hingga transfer teknologi yang canggih dari China.
“Pokoknya nggak masalah, karena itu kita harus bayar mungkin Rp 1,2 triliun per tahun, tapi manfaatnya mengurangi macet, polusi, perjalanan semua dihitung,” katanya.
Dalam sambutannya, Prabowo juga menjelaskan semua public transport dunia jangan dihitung untung rugi, tetapi hitung manfaat untuk rakyat. Bahkan pemerintah sendiri sudah memberikan subsidi untuk tiket kereta api agar mengurangi beban masyarakat.
Di seluruh dunia begitu. Ini namanya Public Service Obligation (PSO). Ada yang menyarankan semua kereta api.
(haa/haa)
Next Article
Bos Danantara Evaluasi Pembayaran Utang Kereta Cepat
