Jakarta, CNBC Indonesia — PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mengungkapkan serapan dana pemerintah telah mencapai Rp 23,28 triliiun atau 93% dari total penempatan Rp25 triliun hingga 31 Oktober 2025.
Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan penyaluran penempatan dana pemerintah atau Penempatan Uang Negara (PUN) dari Dana Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang ada di Bank Indonesia (BI) tersebut sesuai dengan pipeline kredit yang tersedia di BTN. Sebelumnya, BTN memproyeksikan penempatan dana pemerintah akan terserap habis sebelum pertengahan November 2025.
“Hingga akhir bulan Oktober 2025, dari dana Rp25 triliun sudah disalurkan BTN lebih dari Rp23 triliun atau tembus 93%. Kami yakni sebelum pertengahan November, penyerapan Rp25 triliun dana pemerintah sudah selesai seluruhnya,” ujar Nixon tertulis, dikutip Senin, (10/11/2025).
Penyaluran dana ini tersebar ke berbagai sektor strategis terutama sektor perumahan baik ke developer maupun debitur KPR. Adapun debitur korporasi BTN mayoritas terkait dengan sektor perumahan, yaitu para developer, perusahaan properti dan kontraktor, serta sektor-sektor lainnya di sekitar sektor perumahan, yaitu kesehatan, pendidikan, perdagangan dan manufaktur, hingga pemerintahan.
“Pertumbuhan di segmen korporasi ini belakangan meningkat seiring dengan upaya BTN menjalin kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mengembangkan ekosistem perumahan nasional,” jelasnya.
Dengan pencapaian tersebut, BTN berhasil menyalurkan penempatan dana pemerintah lebih cepat dari yang dijadwalkan secara resmi oleh Kementerian Keuangan yaitu hingga Desember 2025. Dalam skema pemerintah, BTN mendapatkan Rp25 triliun dari total Rp200 triliun yang dipindahkan Kementerian Keuangan dari Bank Indonesia ke bank-bank pelat merah dan BSI.
Sebagaimana diketahui, Purbaya telah menempatkan dana Rp 200 triliun itu ke lima bank milik negara sejak 12 September 2025. Bank Mandiri mendapat jatah Rp 55 triliun, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Rp 55 triliun, Bank Negara Indonesia (BNI) Rp 55 triliun, Bank Tabungan Negara (BTN) Rp 25 triliun, dan Bank Syariah Indonesia (BSI) Rp 10 triliun
Purbaya sebagai Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menuturkan penempatan Rp 200 triliun adalah bentuk cash management atau manajemen keuangan pemerintah yang turut menentukan likuiditas.
“Ini tercermin dari uang primer yang tumbuh 13% secara tahunan (September) year on year (yoy),” kata Purbaya dalam konferensi pers Hasil Rapat Berkala KSSK IV Tahun 2025, Senin (3/11/2025).
Selain pertumbuhan uang primer, Purbaya menuturkan likuiditas perekonomian juga longgar. Pertumbuhan M2 atau uang beredar, mencapai 8% secara tahunan (yoy) pada September 2025.
Angka M2 ini, kata Purbaya, lebih tinggi jika dibandingkan dengan 6,5% (yoy) pada Juni 2025. Ke depan, Purbaya memastikan investasi juga akan terus diperkuat dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi.
(mkh/mkh)
Next Article
Mau Tekan Biaya Pendanaan, BTN (BBTN) Kejar Dana Murah
