Jakarta, CNBC Indonesia – PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJBR) alias BJB berencana membatalkan pengangkatan tiga pengurus pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akan digelar 1 Desember 2025 mendatang. Bank pembangunan daerah (BPD) itu mengumumkan akan membatalkan pengangkatan Wowiek Prasantyo selaku Komisaris Utama Independen, Helmy Yahya selaku Komisaris Independen, dan Joko Hartono Kalisman selaku Direktur Kepatuhan.
“Mata Acara merupakan tindaklanjut dari surat Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)Nomor SR-294/PB.02/2025, SR-356/PB.02/2025 dan S-338/KO.12/2025,” kata BJB dalam pengumumannya, dikutip Senin (10/11/2025).
Seperti diketahui, pengangkatan ketiganya diputuskan dalam rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) yang digelar 16 April 2025 lalu. Selepas RUPST tersebut, Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi memperkenalkan para pengurus baru Bank Pembangunan Daerah (BPD) tersebut dalam unggahan di Instagram pribadinya. Dedi mengatakan para pengurus baru tersebut harus melewati proses fit and proper test yang digelar Otoritas Jada Keuangan (OJK) terlebih dahulu.
“Tapi kita berdoa mudah-mudahan lulus seleksi. Karena mereka adalah orang-orang yang saya percaya dan sudah siap mengorbankan seluruh ego kesenangan pribadinya, demi kebesaran Bank Jabar [dan Banten],” ujarnya dalam unggahan Instagram @dedimulyadi71, dikutip Kamis (16/4/2025).
Nampak dalam video tersebut, sosok Wowiek Prasantyo alias Mardigu, yang ditunjuk menjadi komisaris utama independen. Ia menggantikan bankir senior Taswin Zakaria.
Mardigu yang dijuluki dengan nama “Bossman Sontoloyo” ini sejatinya sudah beberapa kali mencuri perhatian netizen lantaran narasinya soal geopilitik dunia dan teori konspirasi. Ia merupakan pengusaha dengan kepemilikan 32 perusahaan di berbagai sektor termasuk perusahaan yang bergerak di industri minyak dan gas melalui PT Titis Sampurna.
Namun, dirinya pernah “kena semprit” OJK. Perusahaannya, PT Santara Daya Inspiratama (Santara) dilarang melakukan penawaran efek dan diperiksa atas dugaan pelanggaran di bidang pasar modal pada 2022 lalu. Selain itu, Mardigu mencetuskan cryptocurrency pertama di Indonesia yang diberi nama “Cyronium” walaupun sempat mendapatkan peringatan keras dari Bank Indonesia dan OJK. Karena saat itu BI maupun OJK enggan memberikan izin untuk seluruh cryptocurrency di Indonesia dengan berbagai alasan.
Fakta menarik lainnya, Mardigu yang merupakan pegiat Hipnoterapis ini juga sempat disorot masyarakat karena memberi usulan kepada Bank Indonesia untuk menerbitkan Rupiah Digital atau e-Rupiah yang dianggap bisa menjadi solusi perekonomian Indonesia.
Pengangkatan Helmy Yahya menjadi Komisaris Independen BJB juga akan dibatalkan. Ia memiliki latar belakang pendidikan di bidang akuntansi, yakni Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada tahun 1984-1990, Master Of Professional Accounting, University of Miami pada tahun 1992, dan Pendidikan Future Leaders, Massachusetts Institute of Technology pada tahun 2013.
Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara Komisaris Jobseekers Company sejak tahun 2024, Komisaris One Goal Partners (Venture Builder) sejak tahun 2024. Kemudian, Advisor WIR Group sejak tahun 2022 hingga 2023, Komisaris PT Neomed Ikhlas Hub sejak 2021, CEO Badarocks Indonesia sejak 2021 hingga 2022, Direktur Utama TVRI sejak 2017 hingga 2019. Ia juga merupakan Founder R66 Media pada tahun 2020.
Sementara itu, Joko Hartono Kalisman sudah lama berkarir di BJB. Ia tercatat pernah menjadi pemimpin Divisi KPR & KKB, pemimpin Satuan Kerja Audit Internal BJB, dan pemimpin Divisi Kredit Konsumer BJB sejak 2024.
Hingga berita ini diterbitkan, CNBC Indonesia telah menghubungi manajemen BJB dan OJK terkait rencana pembatalan tersebut, namun tidak segera mendapatkan respons.
Namun, belum lama ini, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae memberikan tanggapan umum terkait fit and proper test kepada CNBC Indonesia. Ia mengatakan proses PKK akan berjalan fair, objektif, dan akuntabel.
Dian menyebut tujuan proses fit and proper itu jelas untuk menjaga integritas dan profesionalisme manajemen perbankan. Bank itu, kata dia, berusaha bukan hanya dengan uang pemegang saham. Sebagai lembaga intermediasi, bank lebih banyak berusaha dengan uang masyarakat.
“Oleh karena itu, siapapun yang memimpin harus memenuhi standard profesionalisme dan integritas yang tinggi, untuk dapat menjamin keamanan uang masyarakat yang dikelolanya, dan meningkatkan kontribusi perbankan secara signifikan dalam pembiayaan ekonomi nasional,” ujar Dian kepada CNBC Indonesia, Kamis (8/5/2025) lalu.
(ayh/ayh)
Next Article
Bank DKI Masuk Panggung, Ini Peta Kekuatan KUB BPD
