Jakarta, CNBC Indonesia – Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) semakin dalam pada perdagangan pagi ini, Jumat (10/4/2026).
Berdasarkan data Refinitiv, hingga pukul 09.47 WIB, mata uang Garuda terdepresiasi 0,18% ke level Rp17.110/US$. Rupiah bahkan sempat menyentuh Rp17.115/US$, yang menjadi level terlemah baru sepanjang masa secara Intraday.
Lalu, apa dampak dari pelemahan rupiah tersebut terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)?
Global Markets Economist at Maybank Indonesia, Myrdal Gunarto menilai pelemahan rupiah ke level Rp 17.100 belum memberikan tekanan signifikan terhadap defisit APBN. Menurutnya, tambahan defisit akibat pelemahan rupiah masih relatif terbatas.
“Kalau hanya dari nilai tukar rupiah saja ya karena kita hitung sih masih kurang dari Rp5 triliun ya sekitar Rp4,2 triliunan terkait dengan defisit yang ditimbulkan karena pelemahan nilai tukar rupiah,” ujar Myrdal kepada CNBC Indonesia, dikutip Jumat (10/4/2026).
Lebih lanjut, Myrdal mengingatkan dampak lanjutan yang lebih luas justru perlu diwaspadai. Pelemahan rupiah berpotensi memperbesar beban impor, terutama untuk komoditas energi seperti minyak. Jika harga minyak dunia bertahan tinggi, di atas US$ 70 per barel, maka tekanan terhadap fiskal bisa meningkat.
“Ini kalau dampak implikasinya ke yang lainnya ini bisa lebih luas nih seperti harga minyak ya, karena kan harga minyak kita beli dari luar, impor ya dan itu kan sensitif harga ya, karena kalau misalkan harga minyaknya lebih dari US$ 70 per barel bisa jadi ya ini bisa menambah fiskal juga begitu,” ujarnya.
Dirinya pun menyoroti faktor musiman yang membuat rupiah cenderung melemah pada periode April hingga Juli. Permintaan dolar AS meningkat untuk kebutuhan pembayaran dividen serta jatuh tempo utang luar negeri.
Kondisi ini diperparah jika harga minyak tetap tinggi, yang berpotensi menekan neraca perdagangan dari surplus menjadi defisit.
Tak hanya itu, pelemahan rupiah juga bisa berdampak pada pembiayaan bunga utang. Kendati demikian, risiko ini dinilai masih bisa dimitigasi melalui strategi lindung nilai yang dilakukan pemerintah dan swasta.
“Bunga utang seharusnya ada dimitigasi dengan cara pemerintah ataupun juga swasta melakukan kebijakan hedging nilai tukar ya harusnya ini aman. Dari sisi nilai tukar rupiah misalkan perangnya berakhir ya saya rasa sih masih di bawah Rp17.000/US$ ya kalau perang berakhir bulan ini dan Selat Hormuz dibuka. Tapi kalau misalkan perangnya terus-menerus saya rasa sih rupiah bisa ke level sekitar Rp17.248/US$,” ujarnya.
Di sisi lain, analis mata uang dan Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi menilai posisi rupiah saat ini justru menunjukkan APBN berada dalam kondisi tidak aman.
Pasalnya, asumsi dasar nilai tukar dalam APBN 2026 dipatok di level Rp 16.500/US$. Dengan kurs yang sudah menembus Rp 17.100, menurutnya pemerintah perlu mempertimbangkan revisi.
“Perlu ada revisi APBN untuk merubah Rp itu dipatok. Berarti bisa saja Rp17.000 atau Rp 17.400 atau Rp17.500/US$. Itu kemungkinan besar ketahanan APBN akan aman,” ujar Ibrahim kepada CNBC Indonesia dikutip Jumat (10/4/2026).
Dirinya menambahkan, pelemahan rupiah saat ini sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal, terutama ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Rencana kesepakatan gencatan senjata antara Amerika Serikat, Iran dan Israel menurutnya menjadi sentimen kunci dalam waktu dekat.
“Hari ini ada perjanjian akan ditandatangani di Pakistan antara Amerika dengan Iran dan Israel tentang gencatan senjata selama 2 minggu. Nah, apakah ini berhasil atau tidak tergantung dari ini. Kalau seandainya berhasil, ada penandatanganan selama 2 minggu, ya kemungkinan besar rupiah akan mengalami penguatan,” ujarnya.
(haa/haa)
