Jakarta, CNBC Indonesia – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden (Wapres) menjadi perhatian publik, termasuk mengenai hak keuangan dan fasilitas yang diterimanya setelah tidak lagi menjabat. Sejumlah ketentuan telah mengatur hak bagi mantan wakil presiden, mulai dari uang pensiun hingga fasilitas penunjang kehidupan sehari-hari.
Gibran diketahui telah menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis (12/11/2026). Seiring dengan proses tersebut, muncul pertanyaan mengenai hak-hak yang dapat diperoleh Gibran setelah resmi meninggalkan kursi orang nomor dua di Indonesia.
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, mantan wakil presiden memiliki sejumlah hak yang tetap diberikan setelah masa jabatannya berakhir, sepanjang memenuhi ketentuan pemberhentian secara hormat.
Dalam Pasal 7 UU tersebut, mantan wakil presiden berhak memperoleh sejumlah tunjangan dan fasilitas, di luar pensiun pokok, yakni:
– Tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pensiun pegawai negeri.
– Biaya kebutuhan rumah tangga yang mencakup penggunaan air, listrik, dan telepon.
– Seluruh biaya perawatan kesehatan bagi mantan wakil presiden beserta keluarganya.
Selain hak keuangan tersebut, Pasal 8 UU Nomor 7 Tahun 1978 juga mengatur fasilitas yang dapat diterima mantan presiden dan wakil presiden, meliputi:
– Rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya.
– Kendaraan milik negara yang dilengkapi pengemudi.
Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa perlengkapan rumah diberikan satu kali bersamaan dengan penyerahan rumah. Sementara itu, biaya pemeliharaan rumah selanjutnya menjadi tanggung jawab mantan presiden atau mantan wakil presiden yang bersangkutan.
Berbeda dengan rumah, biaya pemeliharaan kendaraan dinas beserta gaji pengemudinya tetap menjadi tanggungan negara.
Pensiun Mantan Wakil Presiden
Hak pensiun bagi mantan presiden dan wakil presiden juga diatur dalam Bab III Pasal 6 UU Nomor 7 Tahun 1978. Dalam aturan itu disebutkan bahwa presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun.
Besaran pensiun pokok yang diterima mencapai 100% dari gaji pokok terakhir saat masih menjabat.
Adapun berdasarkan Pasal 2 UU Nomor 7 Tahun 1978, gaji pokok wakil presiden ditetapkan sebesar empat kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain presiden dan wakil presiden.
Sementara itu, merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2020, gaji pokok tertinggi pejabat negara, seperti Ketua MPR, Ketua DPR, Ketua BPK, dan Ketua Mahkamah Agung, ditetapkan sebesar Rp5,04 juta per bulan.
Dengan perhitungan tersebut, gaji pokok wakil presiden mencapai Rp20,16 juta per bulan. Angka inilah yang menjadi dasar penghitungan pensiun pokok mantan wakil presiden.
Pembayaran pensiun beserta tunjangan dan biaya lainnya dilakukan mulai bulan berikutnya setelah pemberhentian secara hormat ditetapkan.
UU Nomor 7 Tahun 1978 juga menjelaskan bahwa pemberhentian presiden maupun wakil presiden pada dasarnya merupakan pemberhentian dengan hormat, kecuali MPR secara tegas menetapkan pemberhentian tidak dengan hormat.
Dengan demikian, hak pensiun, tunjangan, serta fasilitas bagi Gibran akan bergantung pada keputusan resmi MPR terkait status pemberhentiannya dari jabatan wakil presiden.
(pgr/pgr)
