Jakarta, CNBC Indonesia-Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Misbakhun buka suara soal revisi atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).
Misbakhun mengakui hal itu sudah dibahas dalam rapat panitia kerja (panja) antara pihaknya dengan mitra.
“Semua yang ada di dalam panja bersifat rahasia dan tertutup. Semua topik kita bicarakan dan menjadi bahan diskusi sehingga apa yang menjadi bahan diskusi semuanya masih cair bukan merupakan kesepakatan dan tidak bisa menjadi sumber berita karena masih bersifat spekulatif untuk jadi berita,” ungkap Misbakhun kepada CNBC Indonesia, Selasa (16/9/2025).
Sebagaimana diketahui, dalam draf RUU P2SK yang beredar, disebutkan pasal 7 yang mengatur mandat BI menjadi memiliki dua ayat, dari sebelumnya hanya 1 ayat di UU P2SK sebelum revisi maupun dalam UU BI Nomor 23 Tahun 1999.
Pasal 7 terbaru dalam draf RUU P2SK itu bunyinya ialah:
(1) Bank Indonesia bertujuan mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas Sistem Pembayaran, dan turut menjaga stabilitas Sistem Keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
(2) Bank Indonesia dalam mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kebijakan dan bauran kebijakan Bank Indonesia yang dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor riil dan penciptaan lapangan kerja.
Sementara itu, dalam UU P2SK mandatnya hanya berbunyi sebagai berikut ini di Pasal 7:
Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas Sistem Pembayaran, dan turut menjaga Stabilitas Sistem Keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Di dalam UU BI mandatnya lebih sederhana lagi, sebagaimana tertuang di pasal 7 nya:
Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.
(arj/mij)
