Jakarta, CNBC Indonesia – Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roeslani membenarkan bahwa kepemilikan Indonesia terhadap saham PT Freeport Indonesia (PTFI) akan meningkat menjadi 12%.
“Mereka sudah menyetujui untuk 12%,” ujarnya saat ditemui di gedung BKPM Jakarta, Selasa (30/9).
Rosan yang juga menjabat sebagai Kepala BKPM mengatakan, dirinya juga telah bertemu CEO Freeport-McMoRan, Kathleen Quirk saat lawatannya ke Amerika Serikat (AS).
“Saya juga di AS bertemu pimpinan langsung dengan CEO-nya langsung dengan owner-nya dan mereka sudah menyetujui untuk memberikan free of charge ya saham 12%. Kita negosiasi tadi yang dulunya secara bertahap 10% tapi Alhamdulilah 12% sekarang,” sebutnya.
Selain itu, Freeport juga berencana akan membangun 2 Rumah Sakit dan Universitas di wilayah Papua yang bertujuan untuk meningkatkan peran dokter.
“Mereka akan buat 2 sekolah universitas yang berpusat yang tujuannya untuk meningkatkan peran dokter. Sorry 2 RS dan 2 universitas akan dibangun di sana. Di papua,” pungkasnya.
Sebelumnya, penambahan kepemilikan Indonesia terhadap saham PT Freeport Indonesia (PTFI) yang meningkat dari 10% ke 12% disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Andre Rosiade. Andre membocorkan, bahwa penambahan saham PTFI akan terlaksana pada bulan Oktober 2025 ini.
“Saya mau informasikan bahwa bulan Oktober ini, tahun 2025, sesuai perintah Presiden Prabowo ke Danantara Insya Allah kita akan dapat tambahan saham Freeport sebesar 10%-12%. Jadi kalau selama ini kita punya 51%, otomatis di Oktober 2025 ini saham Freeport itu dimiliki oleh pemerintah di atas 60% Ya bisa 61%, bisa 63%,” kata Andre dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI, Jakarta, Senin (29/9/2025).
Adanya rencana divestasi saham PTFI itu, Andre menilai bahwa Presiden Direktur PTFI Tony Wenas harus menghadiri rapat dengan DPR RI.
“Berarti tidak ada alasan Dirut Freeport tidak datang ke RDP Komisi VI ataupun rapat-rapat lain di komisi yang lain di DPR RI Karena jelas, kepemilikan sahamnya jelas adalah pemerintah Republik Indonesia,” tandasnya.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan, pemerintah akan memperpanjang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia (PTFI) pasca 2041.
Tapi syaratnya, pemerintah bisa menambah saham di perusahaan tambang tembaga dan emas itu di atas 10%. Sebagaimana diketahui, saat ini Indonesia memiliki saham 51% di Freeport Indonesia.
Bahlil menyampaikan, sudah melakukan pertemuan dengan pihak Freeport McMoRan dan juga Presiden Direktur PTFI Tony Wenas berkenaan dengan perpanjangan IUPK dan juga penambahan saham di atas 10% tersebut.
“Saya empat hari lalu melakukan rapat dengan Freeport McMoRan, dengan Presiden Freeport Indonesia, Pak Tony, untuk melanjutkan apa yang menjadi arahan Bapak Presiden (Prabowo Subianto) terkait dengan mempelajari, mendiskusikan, dan memperjelas terhadap proses perpanjangan Freeport yang selesainya 2041, kita harus perpanjang lebih dari itu,” terang Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (26/9/2025).
Alasan perpanjangan, kata Bahlil, karena underground mining atau tambang bawah tanah berbeda dengan tambang terbuka (open pit). Di mana, kegiatan produksi tambang di tahun 2020-2021 merupakan hasil eksplorasi yang dimulai pada tahun 2004.
“Jadi eksplorasi di underground itu diperlukan waktu 10-19 tahun. Kalau tidak segera kita perpanjang, maka puncak produksi daripada Freeport ini itu 2035, begitu 2035 dia akan menurun. Begitu dia akan menurun dampaknya kepada produktivitas dari para perusahaan, dan juga pendapatan negara, lapangan pekerjaan, dan juga ekonomi di daerah dan nasional kita,” jelas Bahlil.
Nah, sebagai tawarannya, kata Bahlil, pemerintah Indonesia bisa menambah saham di atas 10%. Kelak, penambahan saham tersebut sebagiannya akan diberikan kepada BUMD Papua. “Dan ini terjadi nanti di Pasca 2041,” jelas Bahlil.
Bahlil pun menyatakan bahwa penambahan saham di atas 10% itu tidak ada perhitungan nilai valuasi. Jika pun ada, nilainya sangat kecil dan pemerintah meminta agar diberikan angka yang semurah-murahnya.
(ayh/ayh)
