Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan alasan mengapa Kementerian Keuangan memangkas dana bagi hasil (DBH) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal ini disampaikannya setelah pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pagi ini, di Kantor Gubernur DKI Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Sebelumnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta sudah ditetapkan Rp 95 triliun pada 2026. Namun setelah DBH dipangkas hampir Rp 15 triliun, APBD provinsi tersebut hanya tersisa Rp 79 triliun. Secara daerah, pemangkasan di APBD DKI Jakarta ini cukup besar dibandingkan provinsi lainnya.
Purbaya menjelaskan pemotongan DBH Pemda dilakukan karena adanya keterbatasan fiskal pemerintah. Dia berjanji akan mengembalikan dana jika perekonomian telah membaik dan pendapatan pajak pusat meningkat. Dia akan melakukan tinjauan atas kebijakan ini pada akhir kuartal I dan pertengahan kuartal kedua tahun depan. Jika semua membaik, dia memastikan akan mengembalikan DBH yang dipangkasnya ke dalam APBD Pemda.
“Ketika pendapatan saya dari pajak dan kegiatan yang meningkat, menjelang pertengahan akhir triwulan pertama tahun depan, pertengahan triwulan kedua tahun 2026, saya akan evaluasi pendapatan saya seperti apa. Nanti kalau perkiraannya lebih, saya akan balikkan lagi ke daerah,” jelas Purbaya.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan pihaknya menerima kebijakan ini tanpa komplain. Dia memahami bahwa kebijakan ini tidak hanya dirasakan daerahnya, tetapi juga daerah lainnya. Oleh karena itu, pemerintahnya juga akan mencari cara kreatif untuk menopang pembiayaan APBD, salah satunya penerbitan obligasi daerah.
“Maka kami meminta izin kepada Kementerian Keuangan untuk menyetujui Jakarta melakukan creative financing diantaranya melakukan apa yang disebut dengan Jakarta Collaboration Fund atau obligasi daerah dan sebagainya, yang memang belum ada,” kata Pramono.
Tidak hanya bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta, Purbaya dijadwalkan akan bertemu dengan sejumlah gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di kantor Kementerian Keuangan pada pukul 10.00 WIB. Salah satu yang hadir adalah Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution.
(haa/haa)
Next Article
Pemerintah Dorong Kualitas Hidup dengan Pemeriksaan Kesehatan Gratis
