Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengkritisi langkah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang menempatkan sebagian dana yang didapatkan dari dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke instrumen obligasi pemerintah.
Menurutnya strategi tersebut kurang optimal dan tidak mencerminkan peran Danantara sebagai lembaga pengelola investasi nasional.
“Dan sebagian (dividen) katanya akan ditaruh di obligasi, penyelenggaraannya ke pemerintahan lagi. Saya lagi sempat mengkritik, kalau Anda taruh obligasi begitu banyak di pemerintahan, keahlian Anda apa?,” ujar Purbaya setelah menghadiri rapat perdananya sebagai dewan pengawas Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) di kantor Wisma Danantara, Rabu (15/10/2025).
Purbaya menjelaskan dana yang diterima Danantara dari dividen BUMN cukup besar dan bisa dimanfaatkan untuk membiayai proyek strategis seperti pembayaran utang kereta cepat Whoosh. Menurutnya, Danantara bisa membayarkan cicilan utang kereta cepat Whoosh sebesar Rp 2 triliun per tahun.
“Sudah saya sampaikan. Karena kan danantara terima dividen dari BUMN hampir Rp.90 triliun-Rp.80 triliun, Rp. 90 triliun lah. Itu cukup untuk menutupi Rp.2 triliun bayaran tahunan untuk kereta cepat,” ujar Purbaya.
Namun, Purbaya mengakui bahwa pihak Danantara sudah menjelaskan bahwa langkah menempatkan sebagian dana ke instrumen obligasi pemerintah bersifat sementara. Pasalnya, Danantara disebut sedang menyiapkan rencana proyek investasi baru.
“Tapi mereka bilang ini kan hanya 3 bulan terakhir, ini karena tidak sempat buat proyek ke depan, akan mereka perbaiki,” ujarnya.
Purbaya pun mengatakan jajaran direksi Danantara telah sepakat untuk melakukan kajian lebih lanjut terkait mekanisme pembayaran utang Whoosh.
Dengan demikian, dirinya menegaskan tidak seharusnya ada hambatan dalam pembayaran cicilan utang proyek kereta cepat Whoosh sepanjang struktur keuangannya disusun dengan baik.
“Tapi yang jelas saya tanya ke BOD tadi, apakah di klosurnya ada yang bayar harus pemerintah. Saya pernah diskusi sama China Development Bank (CDB) juga dulu, mereka yang penting struktur pembayarannya clear. Jadi harusnya tidak ada masalah, kalau dalam termasuk bayar juga. Kita lihat saja seperti apa, dan kita tunggu pemerintah dari Presiden,” ujarnya.
(haa/haa)
Next Article
Bos OJK Buka Suara Soal Aliran Dividen BUMN ke Danantara
