Jakarta, CNBC Indonesia – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan menegaskan tidak masalah family office dibangun tanpa Anggaran Pendapatan dan Penerimaan Negara (APBN).
Menurut Luhut, family office bisa dikembangkan dengan biaya individu atau kelompok yang menaruh uangnya di dalam Family Office karena tidak ada pajak bagi mereka.
“Yang biayain dia sendiri. Karena orang yang taruh duitnya di situ. Dia taruh duitnya di situ, di Indonesia, kita tidak pajakin waktu dia naruh,” kata Luhut, Kamis (16/10/2025).
Adapun, pajak bagi individu atau kelompok pemilik family office baru akan ditarik ketika sudah dikeluarkan untuk investasi di proyek-proyek Indonesia. Sebagai kewajiban, pemerintah Indonesia harus menjamin kerahasiaan dan keamanan bagi para pemilik family office di Tanah Air.
“Dan itu yang saya katakan, mereka membutuhkan confidence dan trust pada pemerintah Indonesia,” tegas Luhut.
“Dan itu kita harus. Karena betul-betul guarantee bahwa uang dia itu tidak hilang,” paparnya.
Dengan konsep ini, Luhut menilai family office harus dibangun di kawasan ekonomi khusus dengan aturan yang sama seperti di family office hub di negara-negara lain, seperti Singapura, Hong Kong, Inggris dan Hong Kong.
Luhut mengungkapkan minat individu dan kelompok yang ingin masuk membangun family office di Indonesia sudah banyak. Minat ini datang dari pemilik family office di Singapura dan China yang ingin beralih ke Indonesia.
“Sekarang Singapura mereka capek juga mungkin taruh sana. Di Tiongkok, mereka pikir-pikir kenapa di Tiongkok, bisa nggak di Indonesia, dan seluruhnya. Banyak sekali,” ujarnya.
Adapun, Bali masih menjadi lokasi family office hub. Menurut Luhut, pemerintah tidak perlu membuka banyak lokasi. Ketika ditanya soal progres family office, Luhut menuturkan Presiden Prabowo masih menimbang-nimbang usulan ini.
(haa/haa)
Next Article
Pesan Hangat Luhut untuk Pandu Sjahrir: Bekerja Pakai Hati
