Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar melakukan pertemuan di Kantor Kementerian Keuangan, pada pagi ini, Rabu (22/10/2025).
Dari pantauan CNBC Indonesia, Mahendra hadir pada pukul 10:30 WIB. Mahendra didamping oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae.
Tidak diketahui persis topik yang akan dibahas. Namun, minggu lalu, Purbaya sudah menyampaikan bahwa dirinya akan bertemu dengan Mahendra minggu ini.
Adapun, Purbaya menuturkan dirinya akan membahas mengenai data nasabah kredit macet di bawah Rp 1 juta yang dipegang OJK. Hal ini terkait dengan rencana rencana kebijakan penghapusan kredit macet di bawah Rp 1 juta bagi para calon pembeli rumah KPR dari kalangan MBR.
Namun, Purbaya memberikan sinyal tidak akan melakukan kebijakan ini mengingat permasalahan data yang belum jelas. Pasalnya, pertemuan dengan komisioner BP Tapera pada awal pekan ini, ternyata data 110.000 calon pembeli rumah yang selama ini disebut terhambat karena kredit macet yang tercatat SLIK tak sesuai kenyataan.
“Kan tadinya saya janjikan kalau mereka clear, Kamis saya akan ke OJK minta itu diclearkan. Tapi ternyata setelah diperiksa, enggak sebanyak itu, enggak ada 110.000,” kata Purbaya saat ditemui di kantornya, Jakarta, kemarin (21/10/2025).
“Bahkan yang agak clear dari BTN hanya mungkin 3.000. Dan itu pun enggak di bawah Rp 1 juta (kredit macetnya). Yang di bawah 1 juta lebih sedikit lagi,” tegasnya.
Bahkan, Purbaya menduga, jumlah nasabah di bawah yang memiliki tunggakan kredit macet di bawah Rp 1 juta dan terhambat SLIK sebetulnya lebih sedikit lagi. Ia menganggap, jumlahnya hanya kisaran 100 orang.
“Jadi saya pikir saya simpulkan yang dari 110.000 itu paling yang bisa masuk 100 orang. Jadi sepertinya clearkan namanya dari SLIK tidak akan memecahkan masalah demand untuk perumahan yang dibuat Tapera sama Pak Ara (Menteri PKP),” tutur Purbaya.
Oleh sebab itu, Purbaya menilai cara menghapus data nasabah dengan kredit macet di bawah Rp 1 juta tidak akan menyelesaikan masalah permintaan rumah yang disebut-sebut terhambat karena catatan di SLIK OJK.
(haa/haa)
Next Article
Bos LPS Cerita Terima 2,2 Miliar Serangan Siber Dalam 2 Minggu
