Jakarta, CNBC Indonesia – Asian Development Bank (ADB) menyetujui pinjaman berbasis kebijakan senilai US$ 500 juta atau setara Rp 8,34 triliun (kurs Rp 16.690/US$) untuk mendukung reformasi pembangunan modal manusia di Indonesia dalam sistem pendidikan, pengembangan keterampilan, kesehatan, serta perlindungan sosial.
“Dengan melembagakan reformasi yang meningkatkan kualitas pendidikan, memperluas akses perawatan kesehatan, dan memperkuat perlindungan sosial, kami membantu Indonesia membangun perekonomian yang lebih produktif dan inklusif tanpa ada rakyat yang tertinggal,” kata Direktur ADB untuk Indonesia Bobur Alimov melalui siaran pers, Rabu (10/12/2025).
Kucuran pinjaman itu diberikan ADB melalui Program Peningkatan Produktivitas Melalui Pembangunan Modal Manusia (Boosting Productivity through Human Capital Development Program) yang telah dilakukan melalui tiga tahapan sub program.
Sub program pertama yang juga telah disetujui pada 2021 terkait dengan membentuk fondasi regulasi dan menjalankan berbagai prakarsa rintisan, sementara yang kedua pada 2023 melalui perluasan pelaksanaannya.
Pinjaman berbasis kebijakan pada subprogram ketiga ini diarahkan untuk menyatukan berbagai reformasi tersebut ke dalam sistem nasional Indonesia guna mendukung produktivitas tenaga kerja yang lebih tinggi demi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Dalam pinjaman program berbasis kebijakan ini, tujuan utamanya ialah reformasi di bidang jaminan kesehatan yang memperluas cakupan perawatan preventif sehingga turut mencakup skrining kanker payudara dan kanker rahim, serta pencegahan anemia pada remaja perempuan.
ADB menekankan, reformasi tersebut memberdayakan perempuan dengan memungkinkan mereka memilih sendiri fasilitas kesehatan tingkat pertama dan mencari lokasi perawatan yang aman bagi mereka.
Kedua, ialah untuk mendukung kelanjutan dari program kartu prakerja, yang telah melatih lebih dari 18 juta penduduk. Bantuan ini didorong untuk meningkatkan kapasitas program dengan konten mencakup keahlian bidang lingkungan dan kecerdasan buatan, sedangkan platform baru untuk panduan karier digital akan membantu mencocokkan lulusannya dengan peluang kerja.
Program tersebut mendukung pendirian tambahan 15 pusat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) dalam kerja sama dengan berbagai universitas, serta memberikan wewenang kepada semua universitas negeri untuk mencegah dan mengatasi kekerasan berbasis gender.
Programnya juga telah membentuk tim koordinasi pendidikan dan pelatihan teknis dan kejuruan di 63% provinsi di Indonesia agar lebih menyelaraskan pelatihan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.
ADB menilai program itu meningkatkan kinerja transfer fiskal berbasis kinerja untuk menyelaraskan belanja daerah dengan prioritas nasional. Program dipandu oleh sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk penargetan bantuan sosial secara akurat.
Program-program ini menurut ADB selaras dengan Visi 2045 Pemerintah Indonesia dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029, serta mendukung strategi kemitraan negara (CPS/country partnership strategy) ADB untuk Indonesia 2025-2029, dengan mengedepankan prioritas di bidang transformasi digital, ketangguhan, dan pemberdayaan.
(arj/haa)
