Jakarta, CNBC Indonesia – Peneliti Senior, Departemen Ekonomi, CSIS Deni Friawan mengungkapkan ada empat tantangan dan risiko yang dapat menciptakan instabilitas ekonomi dalam negeri pada 2026.
Pertama, Deni melihat ada resiko global dan tekanan dari eksternal. Kedua, ada permasalahan fiskal dan moneter yang itu latent di Indonesia sehingga ekonomi bisa sulit untuk bergerak.
“Yang ketiga, ada terkait dengan layoff atau PHK dan pengangguran usia muda, pengangguran muda dan terdidik. Yang ini bisa membahayakan suatu waktu seperti kayak time bomb gitu. Kapan dia bisa meletup dan bisa menjadi kerusuhan,” katanya saat acara Media Briefing: “Outlook 2026: Ancaman dan Risiko Instabilitas Ekonomi, Sosial, dan Politik” pada Rabu (7/1/2026).
“Dan yang terakhir, terkait dengan permasalahan volatilitas dari harga energi dan pangan,” tambahnya.
Deni menjelaskan dari sisi eksternal kondisi ekonomi global itu masih akan slowdown di tahun 2026 karena mesin-mesin pertumbuhan di dunia ini, terutama China dan Amerika, itu mengalami perlambatan.
“China misalnya mengalami deflasi, walaupun misalnya angka officialnya mengatakan 5%, tapi banyak orang melakukan, apakah benar 5%? Karena perkiraan mungkin hanya sekitar 2%. Begitu juga Amerika. Dia menghadapi tekanan dari public debt yang besar dan defisit anggaran yang besar. Itu juga membuat tekanan inflasi di sana juga besar,” ucapnya.
Ia juga menyoroti konflik geopolitik terbaru oleh AS dengan Venezuela usai Presiden Donald Trump dengan menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro meningkatkan tensi geopolitik dan juga risiko instabilitas ekonomi dunia.
“Kita hari-hari ini melihat ada peningkatan geopolitical risk eskalasi dari misalnya US attack di Venezuela. Itu juga menimbulkan instabilitas di dunia dari sisi geopolitik,” ungkapnya.
Ketegangan geopolitik yang baru ini semakin memperbanyak katalis negatif untuk pertumbuhan ekonomi dunia pada 2026. Katalis lain diungkap Deni seperti tekanan public debt besar Amerika Serikat, tarif resiprokal yang diterapkan Trump, larangan ekspor rare earth oleh China, larangan ekspor chip maker di Eropa, dan Inggris serta Jerman yang menghadapi tekanan fiskal.
“Jadi, semua itu berimplikasi bahwa perekonomian dunia, pertumbuhan di tahun 2026 akan sangat gloomy, akan lebih slowdown,” tegas Deni.
Dalam proyeksi terbaru mereka, IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi global menjadi 3,1% pada 2026 di edisi Oktober. Sementara Bank Dunia dan OECD memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia akan dibawah ramalan IMF, yakni 2,4% dan 2,9%.
Selain itu juga dapat menimbulkan volatilitas di pasar uang dan berimplikasi kepada Indonesia dari sisi dana asing yang minggat dari tanah air (outflow).
“Nah, yang dikhawatirkan adalah seperti yang terjadi di tahun kemarin kita mengalami sudden capital outflow yang besar. Baik itu di pasar bond market ataupun di stock market. Dan itu berimplikasi pada menangkan nilai tukar rupiah yang nantinya berimplikasi pada cost of borrowing dari SBN kita,” katanya.
MAslah kedua adalah kekuatan fiskal Indonesia dengan beban utang yang besar yang dipengaruhi perkiraan target defisit yang mendekati 3% terhadap PDB serta utang jatuh tempo pada 2026.
Deni menilai pemerintah harus berhati-hati atas utang yang berpotensi bertambah karena defisit APBN yang diperkirakan mendekati 3% pada 2025. Terlebih lagi tahun depan akan ada jatuh tempo utang berkisar Rp 800 triliun akan menjadi faktor penekan fiskal tahun depan.
“Jadi, diperkirakan bahwa yang ditakutkan adalah defisit misalnya seperti yang pemerintah sampaikan atau prediksi pada Juli, dia mencapai 2,78%. Tapi itu artinya adalah utang kita akan meningkat,” kata Deni Friawan.
Seperti diketahui, pemerintah menetapkan outlook defisit APBN terhadap PDB pada 2025 sebesar 2,78% sehingga membutuhkan pembiayaan anggaran atau utang senilai Rp662 triliun.
Sementara pada 2026, target defisit APBN terhadap PDB menurut UU APBN 2026 sebesar 2,68%. Target tersebut membutuhkan pembiayaan anggaran menjadi Rp 689,15 triliun, atau naik Rp 27,15 triliun dari outlook APBN 2025.
Deni menyoroti beban fiskal pemerintah semakin besar karena adanya utang jatuh tempo pada 2026.
“Karena di saat yang bersamaan, di tahun ini dan tahun-tahun berikutnya bahwa akan ada utang yang jatuh tempo itu sangat besar, sekitar 700-800 triliun. Dan itu harus di roll over,” sambungnya.
Untuk diketahui, Profil utang jatuh tempo pemerintah mengalami kenaikan pada 2026 dari sebelumnya Rp 803,19 triliun berdasarkan data per 30 April 2024, menjadi Rp 833,96 triliun berdasarkan catatan per 2025.
Permasalahan selanjutnya adalah tingkat pekerja informal yang naik dan tingkat PHK yang meningkat.
“Memang unemployment ratenya turun, tapi kebanyakan adalah di sektor informal dan yang mengkhawatirkan adalah tingkat PHK itu makin hari makin meningkat.”
“Tahun 2025 data dari Kementerian Tenaga Kerjaan sekitar 80 ribu orang ter-PHK dan itu meningkat dari sebelumnya hanya sekitar 67 ribu dan terbanyak di Jawa Barat, Banten, dan Jawa Tengah dan yang paling mengkhawatirkan adalah adanya permasalahan unemployment muda,” sambungnya.
Terakhir adalah risiko soal ketahanan pangan dan energi. Deni melihat adanya permasalahan peningkatan harga makanan yang itu juga akan menekan inflasi khususnya menjelang bulan puasa dan lebaran.
“Secara umum memang angka headline inflation kita masih rendah. Tapi kalau kita lihat angka volatile food dan barang-barang komoditas utama itu mengalami peningkatan,” paparnya.
Kekhawatirannya terutama soal persediaan kebutuhan makanan warga di wilayah yang terkena bencana.
“Misalnya beras hari ini 15 ribu dan di saat misalnya mau lebaran, mau Ramadan dan di beberapa daerah itu mengalami bencana. Nah itu dikhawatirkan kalau stoknya tidak ada itu akan mendorong peningkatan harga pangan,” katanya.
Kemudian terkait energi, Deni memandang meskipun proyeksi pertumbuhan ekonomi melambat berimplikasi kepada harga energi yang berpotensi turun, namun ada risiko dari ketegangan geopolitik di sumber minyak seperti Timur Tengah.
“Memang dengan adanya penurunan pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan harga energi akan melambat. Tapi itu tidak berarti bahwa kita akan bebas dari harga energi yang tinggi. Kenapa? Karena misalnya tekanan geopolitik yang terjadi di Iran akhir-akhir ini,” pungkasnya.
(haa/haa)
