Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah China dan Jepang saling mengeluarkan versi berbeda terkait insiden yang melibatkan kapal penjaga pantai kedua negara dan sebuah kapal nelayan Jepang di sekitar Kepulauan Senkaku pada Selasa (7/7/2026). Insiden tersebut kembali memanaskan sengketa wilayah yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
Perairan di sekitar Kepulauan Senkaku, yang diklaim Beijing sebagai Kepulauan Diaoyu, telah lama menjadi sumber ketegangan diplomatik antara dua negara. Mengutip Reuters, Penjaga Pantai China menyatakan telah mengusir sebuah kapal nelayan Jepang yang disebut memasuki wilayah yang diklaimnya sebagai perairan teritorial.
“Armada nelayan tersebut telah secara ilegal memasuki wilayah perairan teritorial kami di gugusan pulau tersebut,” demikian pernyataan Penjaga Pantai China, dikutip Rabu (8/7/2026).
Namun, Penjaga Pantai Jepang langsung membantah klaim tersebut. Tokyo menyatakan justru dua kapal Penjaga Pantai China yang memasuki perairan di sekitar Senkaku pada Selasa pagi sebelum akhirnya diusir ketika mendekati sebuah kapal nelayan Jepang yang diawaki dua orang.
Menurut Jepang, manuver kapal Penjaga Pantai China di sekitar Senkaku melanggar hukum internasional. Tokyo menegaskan akan terus mengambil langkah untuk menjaga wilayah yang diklaimnya sebagai bagian dari kedaulatan Jepang.
“Jepang akan terus merespons secara tenang dan tegas berdasarkan hukum internasional dan hukum domestik,” demikian pernyataan Penjaga Pantai Jepang.
Sengketa atas kepulauan tak berpenghuni tersebut telah berlangsung selama puluhan tahun. Jepang menyatakan Senkaku menjadi bagian wilayahnya sejak 1895 berdasarkan hukum internasional. Sebaliknya, China mengklaim pulau-pulau yang disebutnya sebagai Diaoyu itu merupakan wilayah historisnya sejak era Dinasti Ming.
Perselisihan kedua negara semakin intens setelah laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 1969 mengungkap potensi cadangan minyak dan gas dalam jumlah besar di sekitar perairan tersebut. Sejak itu, wilayah tersebut kerap menjadi titik gesekan antara kapal pemerintah maupun kapal nelayan dari kedua negara.
(tps/tfa)
Add
as a preferred
source on Google
