Jakarta, CNBC Indonesia – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berbicara mengenai absennya Presiden RI Prabowo Subianto pada pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2026. Sebelumnya, presiden direncanakan hadir untuk membuka perdagangan seremonial yang rutin diadakan tiap awal tahun.
Absennya Prabowo di pembukaan perdagangan pasar modal tahun ini menjadi yang kedua kali berturut-turut, setelah tidak hadir di pembukaan perdagangan tahun 2025.
Terkait hal itu, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi tidak ambil pusing. Ia menyebut yang terpenting adalah dukungan dari presiden untuk pasar modal, yang tidak hanya ditunjukkan melalui kehadiran di acara seremonial.
“Nggak ada masalah, presiden kan yang penting adalah dukungan kepada pasar modal bukan kehadirannya. Banyak hal yang lebih penting juga, seperti kemarin kan beliau baru dari Aceh, baru dari Medan segala macam. Tentunya itu yang menjadi prioritas saat ini,” ujar Inarno di Gedung BEI, Jumat (2/1/2026).
Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama BEI Iman Rachman mengaku belum mendapatkan informasi resmi terkait ketidakhadiran Prabowo pada pembukaan perdagangan tahun ini. Menurutnya, itu adalah kewenangan OJK.
“Saya no comment kalau soal itu karena kami tidak dapat infonya,” ucap Iman singkat.
Pembukaan perdagangan BEI 2026 dihadiri sejumlah pejabat negara, seperti Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), hingga direksi BEI.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, Prabowo tak bisa menghadiri seremoni pembukaan perdagangan saham awal tahun karena tengah di Aceh, meninjau korban bencana banjir dan upaya rekonstruksi.
Purbaya menekankan, fokus kepala negara saat ini ialah untuk memastikan pemulihan ekonomi masyarakat korban bencana Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terjadi. Meski tak mengesampingkan aktivitas perdagangan di BEI.
(ayh/ayh)
