• Latest
  • Trending
  • All
  • Business
  • Politics
Bos OJK Buka Suara Soal Penggeledahan Kantor Dana Syariah Indonesia

Bos OJK Buka Suara Soal Penggeledahan Kantor Dana Syariah Indonesia

January 23, 2026
Tren Investasi Meningkat, Investor Saham di NTB dan NTT Tumbuh 120%

Tren Investasi Meningkat, Investor Saham di NTB dan NTT Tumbuh 120%

November 18, 2026
Likuiditas Bank RI Jadi Sorotan, Begini Penjelasan OJK

Likuiditas Bank RI Jadi Sorotan, Begini Penjelasan OJK

November 18, 2026
Kemenkeu Siapkan 4 Aturan Pelaksanaan PFII, Termasuk Fasilitas Pajak

Kemenkeu Siapkan 4 Aturan Pelaksanaan PFII, Termasuk Fasilitas Pajak

November 18, 2026
Asing Diam-Diam Borong 10 Saham Ini Saat IHSG Masih Loyo

Asing Diam-Diam Borong 10 Saham Ini Saat IHSG Masih Loyo

November 18, 2026
Duit Asing Keluar Rp484 M, BBCA hingga BRMS Paling Banyak Dilepas

Duit Asing Keluar Rp484 M, BBCA hingga BRMS Paling Banyak Dilepas

November 18, 2026
Pantas UMKM Sulit Maju, World Bank Sebut Efek Kurang Dana Rp73.060 T

Pantas UMKM Sulit Maju, World Bank Sebut Efek Kurang Dana Rp73.060 T

November 17, 2026
Imbal Hasil Tembus 7,74%, Pemerintah Serap Rp10 T Hasil Lelang Sukuk

Imbal Hasil Tembus 7,74%, Pemerintah Serap Rp10 T Hasil Lelang Sukuk

November 17, 2026
Modal Beli Identitas, Komplotan Ini Bikin Rugi Miliaran di Bursa

Modal Beli Identitas, Komplotan Ini Bikin Rugi Miliaran di Bursa

November 17, 2026
Punya Masalah Sengketa Keuangan? OJK-BI Perluas Jalur Penyelesaian

Punya Masalah Sengketa Keuangan? OJK-BI Perluas Jalur Penyelesaian

November 17, 2026
Heboh Soal Pengelolaan Dana Cadangan Pesangon, OJK Tegaskan Hal Ini!

Heboh Soal Pengelolaan Dana Cadangan Pesangon, OJK Tegaskan Hal Ini!

November 17, 2026
Heboh Soal Pengelolaan Dana Cadangan Pesangon, OJK Tegaskan Hal Ini!

Heboh Soal Pengelolaan Dana Cadangan Pesangon, OJK Tegaskan Hal Ini!

November 17, 2026
OJK Integrasikan Data Asuransi, LPS Lindungi Pemegang Polis Mulai 2028

OJK Integrasikan Data Asuransi, LPS Lindungi Pemegang Polis Mulai 2028

November 17, 2026
  • Home
  • ENTREPRENEUR
  • Lifestyle
  • Market
  • News
Wednesday, November 18, 2026
Business Review Asia
  • Home
  • ENTREPRENEUR
  • Lifestyle
  • Market
  • News
No Result
View All Result
Business Review Asia
No Result
View All Result
Home News

Bos OJK Buka Suara Soal Penggeledahan Kantor Dana Syariah Indonesia

10 months ago
in News
Bos OJK Buka Suara Soal Penggeledahan Kantor Dana Syariah Indonesia
Share on FacebookShare on Twitter




Jakarta, CNBC Indonesia – Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar buka suara terkait penggeledahan PT Dana Syariah Indonesia (DSI) yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Mahendra menegaskan bahwa proses penggeledahan tersebut merupakan ranah hukum dan sepenuhnya menjadi kewenangan kepolisian. Pihaknya akan menunggu hasil proses hukum yang berjalan.

“itu sudah masalah hukum ya, nanti kita lihat hasilnya dan koordinasi dengan kepolisian. Kalau dari aspek hukumnya kan memang dari kepolisian ya,” ujar Mahendra kepada pewarta di gedung Djuanda I Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (23/1/2026).

Meski demikian, Mahendra menyampaikan OJK tetap menjalankan peran dan kewenangannya dari sisi koordinasi, khususnya terkait upaya pengembalian dana gagal bayar senilai Rp 1,4 triliun.

Dirinya menegaskan aspek tersebut akan terus menjadi perhatian seiring dengan proses hukum yang berjalan.

“Tapi kalau dari segi aspek untuk koordinasi untuk apa, upaya untuk pengembalian dananya memang tentu terus kami lanjutkan,” ujarnya.

Menurut OJK, sejak 2 Desember 2025, DSI berada dalam pengawasan khusus dan pemeriksaan khusus masih berlangsung, termasuk pendalaman transaksi dan kepatuhan terhadap ketentuan.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK, Agusman mengatakan penelusuran aset dan underlying pendanaan dilakukan dalam rangka pemeriksaan khusus yang saat ini masih berjalan untuk memastikan kelengkapan data dan informasi.

“OJK telah mengenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda, dan pembatasan kegiatan usaha terkait dengan pelanggaran ketentuan dalam penyelenggaraan usaha Pindar sebagaimana diatur dalam POJK 40/2024,” papar Agusman dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (11/1/2026).

Dia menambahkan OJK terus menindaklanjuti indikasi pelanggaran melalui mekanisme pengawasan dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

Menurut Agusman, berdasarkan pemantauan terhadap upaya pengembalian dana lender, saat ini DSI tengah berupaya untuk menginventarisasi aset-aset yang dikuasai untuk digunakan sebagai sumber pengembalian dana lender.

Dia pun terkait dengan adanya indikasi fraud, OJK masih terus melakukan pendalaman. Sesuai ketentuan POJK 40/2024, Penyelenggara wajib menyediakan akses informasi kepada Lender atas penggunaan dananya.

(ayh/ayh)

[Gambas:Video CNBC]

Source link

Share196Tweet123
  • Trending
  • Comments
  • Latest
Is GESARA and NESARA About to Become a Reality?

Is GESARA and NESARA About to Become a Reality?

March 7, 2026
Mau Buka Indomaret & Alfamart? Segini Dana yang Harus Disiapkan

Mau Buka Indomaret & Alfamart? Segini Dana yang Harus Disiapkan

February 14, 2026
Diawasi Bappepti-BI, Bursa Berjangka Makin Dipercaya Investor

Diawasi Bappepti-BI, Bursa Berjangka Makin Dipercaya Investor

January 5, 2026
Danantara Bakal Dapat Pendanaan dari Bank Asing Rp 161 Triliun

Danantara Bakal Dapat Pendanaan dari Bank Asing Rp 161 Triliun

0
Belum Submit Laporan Keuangan 2024, BEI Gembok & Denda 68 Emiten Ini

Belum Submit Laporan Keuangan 2024, BEI Gembok & Denda 68 Emiten Ini

0
Dibuka Menguat, IHSG Galau Tiba-tiba Merosot ke Zona Merah

Dibuka Menguat, IHSG Galau Tiba-tiba Merosot ke Zona Merah

0
Tren Investasi Meningkat, Investor Saham di NTB dan NTT Tumbuh 120%

Tren Investasi Meningkat, Investor Saham di NTB dan NTT Tumbuh 120%

November 18, 2026
Likuiditas Bank RI Jadi Sorotan, Begini Penjelasan OJK

Likuiditas Bank RI Jadi Sorotan, Begini Penjelasan OJK

November 18, 2026
Kemenkeu Siapkan 4 Aturan Pelaksanaan PFII, Termasuk Fasilitas Pajak

Kemenkeu Siapkan 4 Aturan Pelaksanaan PFII, Termasuk Fasilitas Pajak

November 18, 2026
Business Review Asia

Copyright © 2025 .

Navigate Site

  • Home
  • ENTREPRENEUR
  • Lifestyle
  • Market
  • News

Follow Us

No Result
View All Result
  • Home
  • ENTREPRENEUR
  • Lifestyle
  • Market
  • News

Copyright © 2025 .