Jakarta, CNBC Indonesia – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) mengungkapkan, dana yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kasus keterlambatan serah terima unit yang dilakukan oleh PT Adhi Commuter Properti Tbk (ADCP) kepada para konsumennya mencapai Rp 456 miliar. Chief Operating Officer BPI Danantara Dony Oskaria mengatakan, proyek pengembangan properti dengan konsep Transit Oriented Development (TOD) LRT City ini telah merugikan sekitar 2.000 pemilik unit.
“Saya sudah ketemu dengan mereka, kita akan selesaikan kurang lebih ya untuk menyelesaikan 2000 sekian saudara-saudara kita yang sudah membayar itu, saya membutuhkan penyelesaian itu Rp 456 miliar. Itu akan kita lakukan,” ujarnya saat ditemui di acara Danantara Housing Expo 2026 di NICE PIK 2, Jakarta, Kamis (27/8/2026).
Dony menegaskan, pihaknya akan memberikan bantuan dalam bentuk suntikan dana agar para pemilik unit dapat mendapatkan haknya untuk memperoleh hunian yang telah dibeli.
“Ya nanti akan ada bentuknya equity injection untuk penyelesaian, karena tidak boleh orang terzalimi dengan hal-hal begitu,” tegasnya.
Ia menambahkan, pihaknya berkomitmen akan segera menyelesaikan persoalan tersebut pada September 2026.
“Pasti akan diberesin. Karena itu menjadi komitmen kita. Bagi saya itu penting sekali bahwa kita tidak boleh merugikan orang. Apalagi, dan itu saya sampaikan kepada seluruh manajemen. Bayangkan orang menyisakan uangnya, menempatkan uangnya, itu uang tabungannya. Apalagi itu uang rumah pertama, itu zalim namanya. Jadi teman-teman yakinlah sama saya, pasti… itu akan saya bereskan bulan depan,” ungkapnya.
Sebelumnya, ADCP menyampaikan permohonan maaf kepada para konsumen atas keterlambatan penyelesaian kewajiban serah terima unit.
Manajemen mengaku, saat ini, ADCP menghadapi tantangan likuiditas yang berdampak pada penyelesaian proyek. Pipeline business yang berbasis pengembangan
kawasan berbasis Transit Oriented Development (TOD), mengharuskan korporasi untuk menyediakan kawasan lahan disekitar area stasiun transportasi umum seperti Commuter Line, LRT, dan BRT termasuk menyediakan fasilitas infrastruktur pendukung.
Sementara itu, pengembangan hunian dilakukan secara bertahap sesuai dengan rencana pengembangan.
Di sisi lain, lanjutnya, kondisi pasar properti dalam beberapa tahun terakhir yang belum sepenuhnya pulih turut mempengaruhi tingkat penjualan produk, sehingga berdampak pada penerimaan kas dan kemampuan pendanaan penyelesaian proyek.
Sebagai bentuk komitmen dalam memenuhi hak konsumen, ADCP telah menawarkan beberapa alternatif penyelesaian, antara lain relokasi unit maupun skema pinjam pakai sementara pada unit ready stock yang tersedia. Selain itu, ADCP juga sedang menjajaki kerja sama dengan investor dan kontraktor strategis guna mendukung percepatan penyelesaian proyek sehingga kewajiban kepada konsumen dapat dipenuhi secara bertahap.
Hingga saat ini, ADCP memiliki 13 proyek on hand yang terdiri atas 6 proyek yang telah selesai dan beroperasi meliputi 4 apartemen, 1 landed, 1 office tower). Sementara sisanya proyek yang masih dalam tahap pembangunan (under construction). Dari keseluruhan proyek tersebut, terdapat total 9.839 unit hunian. Hingga saat ini, sebanyak 5.392 unit telah terjual. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.575 unit telah diserahterimakan kepada konsumen.
“Sebagai bagian dari strategi diversifikasi portofolio, ADCP tidak hanya bertumpu pada penjualan unit hunian, tetapi telah mengembangkan dan mengoperasikan aset komersial yang menghasilkan pendapatan berulang (recurring income),” jelas manajemen mengutip keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI).
(rob/wur)
