Jakarta, CNBC Indonesia – Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti menegaskan pentingnya sinergi kebijakan moneter dan fiskal untuk menjaga nilai tukar rupiah. Apalagi kini dolar AS nyaris menyentuh Rp18.000.
Menurutnya, sinergitas tersebut bisa diwujudkan dengan peran masing-masing, antara BI sebagai pemangku kebijakan moneter dan pihak kementerian atau lembaga lain.
Bank Indonesia misalnya melakukan stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) melalui pasar spot, pasar non-deliverable forward (NDF), maupun Domestic Non Deliverable Forward (DNDF).
Saat ini, intervensi tersebut pun semakin efektif dengan mengurangi porsi intervensi di pasar spot yang ‘mahal’ dan dapat menggerus cadangan devisa (cadev).
Gubernur BI Destry mengatakan, di banding intervensi di pasar lainnya, seperti di pasar kontrak berjangka valas seperti di domestic non delivery forward (DNDF) dan non delivery forward (NDF), intervensi di pasar spot kini hanya 30%.
“Kita pun sekarang sudah sangat mengurangi intervensi yang mahal, itu melalui spot, jumlahnya sekitar 30% dari total intervensi yang kami lakukan, itu intervensi ada di DNDF, NDF dan spot,” kata Destry saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Jakarta, Senin (28/9/2026).
“Jadi kalau dulu dominannya spot, karena kita langsung jual dolar itu langsung gerus cadev kita,” tegasnya.
Destry menjelaskan, semakin berkurangnya intervensi BI di pasar spot karena pasar DNDF dan NDF sudah semakin dikembangkan oleh bank sentral. Menurut Destry, intervensi kurs di kedua pasar itu pun lebih efektif saat ini.
“Dengan kita kembangkan DNDF dulu, kemudian NDF, itu lebih efektif walau tekanan masih ada, karena ada masalah fundamental dan struktural yang kami bicarakan dengan KSSK khususnya pemerintah dari Kementerian Keuangan,” ujar Destry.
Namun, menurut Destry kebijakan moneter ini akan lebih optimal dalam menjaga stabilitas nilai tukar jika dibarengi dengan optimalisasi ekspor barang dan jasa serta investasi.
Maka dari itu, Bank Indonesia pun melakukan koordinasi serta kolaborasi dengan Kementerian Keuangan dan juga Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam hal penguatan ekspor dan investasi.
“Karena memang ada beberapa masalah yang fundamental dan struktural, kami bicarakan itu di KSSK khususnya dengan pemerintah dengan Kementerian Keuangan,” ucapnya.
“Kami juga berbicara bagaimana program-program meningkatkan ekspor program-program untuk mendapatkan investasi, termasuk investasi yang real investment atau portfolio investment,” ucapnya.
(ras/mij)
