Jakarta, CNBC Indonesia – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak jajaran dewan gubernur Bank Indonesia (BI) untuk memperkuat nilai tukar rupiah di bawah kepemimpinan baru Gubernur BI Destry Damayanti.
Dorongan penguatan gerak nilai tukar rupiah ini diusulkan oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie saat rapat kerja dengan BI, Senin (28/9/2026).
Dalam usulan kesimpulan rapat, Dolfie mendesak Destry untuk sepakat bahwa BI harus memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah, dan memastikan nilai tukar rupiah bergerak menguat sesuai fundamental perekonomian nasional.
Alasannya, Dolfie menganggap, selama 25 tahun terakhir, cara BI untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah tidak memperkuat kurs dalam menghadapi dolar Amerika Serikat (AS), justru konsisten stabil dalam pelemahan.
“Saya jadi khawatir, kalau tidak nilai tukar rupiah ya akan seperti ini, APBN tetapkan Rp16.500/US$ jebol jadi US$ 17.900 hari ini. 2027 di APBN kita sudah sepakati Rp 17.500/US$ ini akan enggak jelas kalau masih pakai teori volatilitas BI. Kita mencapai stabiltias nilai tukar rupiah yang melemah, bukan menguat,” tegas Dolfie.
Merespons pernyataan Dolfie, Destry menegaskan, bank sentral Indonesia tidak bisa menetapkan arah pergerakan kurs karena memang sangat tergantung dengan fundamental ekonomi, mulai dari neraca pembayaran, termasuk di dalamnya neraca transaksi berjalan. Selama neraca itu defisit, yang tercermin dari current account deficit (CAD) ia mengganggap pergerakan kurs tidak bisa dipastikan menguat.
“Kalau defisit kan permintaan jauh lebih besar dari penawaran, ini kenapa kembali kita mau tekankan fundamental ekonomi karena itu sangat berpengaruh. Kalau defisitnya makin lebar, tentu kan kalau kita enggak mau melemah kita harus jor-joran melakukan kebijakan di situ dan itu artinya tidak sesuai fundamental dan itu tidak akan sustain,” ucap Destry.
“Karena market akan melihat ini menguat tapi ternyata ada masalah di eksternalnya, dia enggak akan lama bertahannya,” tegasnya.
Menurut Dolfie, bila cara pandang itu dipakai BI, maka menjadi bukti jelas bahwa selama 25 tahun terakhir pemerintah dan otoritas moneter tidak mampu memperbaiki fundamental ekonomi Indonesia.
“Karena nilai tukar rupiah kita melemah terus, berarti tidak berhasil, nah apakah ini mau kita lanjutkan 10, 15, 20 tahun ke depan, apa yang bisa meyakinkan kita ada perubahan cara pikir, cara kerja BI dalam mencapai stabilitas nilai tukar itu,” tutur Dolfie.
Destry kembali menekankan, sebagaimana negara berkembangnya, tentu Indonesia masih sangat mengandalkan aliran modal asing yang masuk untuk mendorong aktivitas perekonomian. Aktivitas aliran modal asing itu lah kata dia yang sangat erat kaitannya dengan pergerakan kurs.
Ketika neraca transaksi berjalan deras masuk tentu rupiah akan menguat karena pasokan dolar di dalam negeri akan melimpah ketimbang permintaan. Namun, sebaliknya, ketika aliran modal asing justru keluar, terutama karena faktor eksternal yang di luar kendali BI, seperti harga minyak hingga imbal hasil surat berharga negara AS tenor 10 tahun, tentu rupiah tidak mungkin kuat begitu saja.
“Kita masih ada tantangan harga minyak apa bisa dipastikan tidak sampai US$ 135 per bare, US Treasury yield tidak lebih dari 5,4% yang sekarang 10 tahun, banyak aspek di luar kendali kita termasuk apakah defisit di current account, capital account, ataupun financial account kita bisa perkuat, itu kan banyak aspek,” tegas Destry.
Di sisi lain, Destry juga menekankan, BI sudah memiliki mandat untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, sehingga kebijakan yang dikeluarkan selama ini untuk memastikan stabilitas kurs yang diperkuat, baik itu melalui kebijakan moneter, penggunaan mata uang lokal saat transaksi dengan negara lain alias local currency transaction, hingga pendalaman pasar valas.
“Kita enggak berleha-leha, kita maunya juga menguat, tapi kita melihat situasi secara keseluruhan. Kalau kita paksakan rupiah menguat tanpa ada fundamental yang kuat itu pasti enggak akan kuat, akhirnya cadevnya kita bisa minus,” papar Destry.
Dalam menjaga target stabilitas, BI pun kata Destry juga telah semakin mempersempit disparitas volatiltias yang menjadi target BI, dari semula 15% dengan batas atas dan bawah 7,5%, kini menjadi 10%, yakni batas atas pelemahan dan penguatan di sekitar 5%.
Terlepas dari itu, Dolfie menekankan, yang dibutuhkan DPR saat ini ialah kepastian dari BI untuk memberikan kebijakan yang terbaik dalam memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, sehingga tidak konsisten terus terdepresiasi di luar target pemerintah dalam asumsi makro APBN..
“Karena memperkuat nilai rupiah itu belum ada kata-kata nya, itu bahkan di dokumen BI, ATBI (Anggaran Tahunan Bank Indonesia) tidak pernah ada, yang ada mencapai stabilitas nilai tukar rupiah. Makanya sekarang kita inisiasi karena gubernur BI nya baru, tim nya baru,” kata Dolfie.
Pada akhirnya BI dan Komisi XI DPR sepakat menetapkan salah satu poin kesimpulan untuk memperkuat nilai tukar rupiah. Adapun poin kesimpulannya sebagai berikut:
BI memperkuat kebijakan nilai tukar rupiah dan memastikan stabilitas nilai tukar rupiah diperkuat sesuai dengan fundamental perekonomian nasional, yang ditunjukkan antara lain melalui kecukupan cadangan devisa, peningkatakan pasokan valas domestik, perluasan LCT, pendalaman pasar valas, dan pengelolaan arus modal yang lebih berkelanjutan.
(arj/arj)
